Suaranusantara.com- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa uang milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Rp.14,6 triliun akan digunakan untuk pembangunan kota.
Hal ini disampaikan Pramono merespon pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut DKI Jakarta dengan dana simpanan tertinggi Rp.14,6 triliun.
Mulanya, Pramono membenarkan soal adanya duit DKI yang mengendap Rp.14,6 triliun itu.
“Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100 persen, tapi 1.000 persen benar,” kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu 22 Oktober 2025.
Pramono pun mengaku setuju dengan pernyataan Purbaya bahwa uang pemerintah haruslah digunakan untuk menggerakkan ekonomi.
“Berkaitan dengan uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta. Saya sudah meminta, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya,” kata Pramono lagi.
Dia berharap Pemprov DKI juga segera mendapat transfer dari pemerintah pusat. Dia mengatakan uang yang diterima Pemprov DKI akan digunakan untuk pembangunan.
“Termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir, yang rencananya Rp 10 triliun, pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik,” ujarnya.
Dia mengatakan uang Pemprov tidak akan menganggur. Apalagi, katanya, ada pemotongan dana dari pusat ke daerah.
“Uang-uang yang idle, kalau untuk di Jakarta, pasti akan termanfaatkan, apalagi setelah adanya pemotongan DBH (Dana Bagi Hasil),” ujarnya.
Purbaya sebelumnya menjabarkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III/2025 yang dinilai masih lambat sehingga berimbas pada sebanyak 15 pemerintah daerah (Pemda) mempunyai simpanan dana daerah tertinggi di perbankan.
Purbaya Yudhi menyebut total dana daerah yang mengendap mencapai Rp 234 triliun di bank. Padahal pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran ke daerah dengan cepat.
“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin 20 Oktober 2025.