Suaranusantara.com- Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkap bahwa dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebanyak Rp.14,6 triliun mengendap di Bank Jakarta.
Hal ini bermula saat Purbaya menjabarkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III/2025 yang dinilai masih lambat sehingga berimbas pada sebanyak 15 pemerintah daerah (Pemda) mempunyai simpanan dana daerah tertinggi di perbankan.
Purbaya Yudhi menyebut total dana daerah yang mengendap mencapai Rp 234 triliun di bank. Padahal pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran ke daerah dengan cepat.
“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin 20 Oktober 2025.
DKI Jakarta menjadi Pemda dengan dana simpanan tertinggi yakni dengan jumlah Rp.14,6 triliun.
Hal itu pun diakui oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Bahkan Pramono mengakui seribu persen apa yang dikatakan oleh Purbaya soal duit DKI Rp.14,6 triliun mengendap di Bank Jakarta.
Pramono berujar, dana itu nantinya akan segera digunakan untukmembayar berbagai kewajiban dan proyek di akhir tahun.
“Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100 persen, tapi 1.000 persen benar,” kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu 22 Oktober 2025.
Pramono menjelaskan pola pengeluaran anggaran di DKI memang cenderung meningkat pada kuartal terakhir setiap tahun. Lonjakan ini disebabkan oleh pembayaran proyek pembangunan dan kegiatan layanan publik yang rampung pada November-Desember.
“Jakarta ini memang polanya begitu, terjadi pelonjakan pembayaran di akhir tahun. Tahun 2023 saja sekitar Rp.16 triliun, tahun 2024 Rp.18 triliun. Jadi dana ini disiapkan untuk pembayaran-pembayaran itu,” ujarnya.
Menurut Pramono, Pemprov DKI juga telah meminta Kementerian Keuangan agar mempercepat transfer dana tambahan sebesar Rp.10 triliun untuk mendukung percepatan belanja daerah pada akhir tahun.
Ia memastikan dana yang tersimpan saat ini bukan idle fund atau dana menganggur, melainkan bagian dari perencanaan kas daerah.
“Kami bahkan minta ke Pak Menteri Keuangan, ‘tambah dong Rp 10 triliun, segera ditransfer,’ karena memang akan kami gunakan untuk pembayaran proyek-proyek. Jadi tidak ada yang ditahan, semua sudah dijadwalkan penggunaannya,” tegasnya.
Pramono juga menyebut kinerja pendapatan daerah Jakarta masih solid. Realisasi pajak daerah telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target yang ditetapkan.
Discussion about this post