Suaranusantara.com- Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pihaknya tidak akan menggelar tax amnesty atau pengampunan pajak.
Hal ini dikarenakan, Purbaya menilai bisa membahayakan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terlebih lagi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
“Tax amnesty itu berbahaya bagi Kementerian Keuangan lho, sama orang-orang pajak. Kenapa? Nanti ada pemeriksaan betul nggak ininya itu, betul ininya itu,” ujar Purbaya dalam media briefing, Senin 11 Mei 2026.
Purbaya mengatakan, hingga kini pegawai Kemenkeu terseret tax amnesty pada periode sebelumnya dan masih menjalani pemeriksaan bahkan dari eksternal yakni Kejaksaan Agung.
Gara-gara tax amemnesty itu, beberapa pegawainya hingga kini masih diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait pelaksanaan program di periode sebelumnya.
“Sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh Kejaksaan, kan sampai sekarang ada yang diperiksa gara-gara tax amnesty sebelumnya,” ungkapnya.
Tak hanya itu, menurut Purbaya kebijakan tax amnesty juga menimbulkan kerentanan bagi pegawai DJP seperti suap, atau meski tidak menerima suap, tetap akan terus diperiksa.
“Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga nggak disogok, tapi diperiksa terus. Sehingga saya melihat orang-orang itu kasihan,” tuturnya.
Karena itu, dalam lima tahun ke depan atau sepanjang pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan ada tax amnesty.
“Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty. Jadi itu ya selama kalau dia mau lakukan berarti saya dipecat,” katanya.
Purbaya memilih jalan yang lebih moderat dengan mengajak pelaku bisnis mematuhi prosedur perpajakan yang benar.
Ia juga memberi batas waktu enam bulan bagi pemilik dana di luar negeri untuk merepatriasi asetnya. Setelah itu, pemeriksaan ketat akan dilakukan.
“Jadi teman-teman bisnis bayar pajak yang betul, kita nggak akan ada tax amnesty lagi,” tuturnya.