Suaranusantara.com – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku akan meminta arahan Presiden Prabowo Subianto terkait izin usaha pertambangan (IUP) ke pesantren.
Sebab, kata dia, saat ini izin kelola tambang belum sampai ke ranah pesantren.
“Sampai ke pesantren? Belum sampai ke sana (pesantren). Tapi nanti kita minta arahan petunjuk dari Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil, Sabtu (15/3/2025).
Bahlil menuturkan, izin kelola tambang baru mencakup ranah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.
Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir dalam Bursa Pimpinan Danantara
“Kita untuk pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan,” ucap dia.
Lebih lanjut, ketua umum Partai Golkar ini mengatakan, saat ini pemerintah juga sudah menandatangani izin kelola tambang kepada ormas keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU).
Bahkan, kata Bahlil, dalam waktu dekat, pemerintah juga akan menandatangani IUP untuk ormas keagamaan, Muhammadiyah.
“Sebagai laporan kepada kiai, NU kemarin sudah kami kasih, NU kita sudah tandatangani IUP-nya. Muhammadiyah juga akan kami berikan sebelum bulan Maret ini berakhir, ini sebagai komitmen kita,” tutur Bahlil.