Suaranusantara.com – Presiden RI Prabowo Subianto mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Empat perusahaan tersebut yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan keputusan itu diambil dalam rapat terbatas Prabowo bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/6/2025).
“Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Prasetyo, Selasa (10/6/2025).
Lebih lanjut, Prasetyo menngatakan bahwa sejak Januari 2025 pemerintah juga telah menerbitkan peraturan presiden mengenai penertiban kawasan hutan, yang di dalam termasuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam dan usaha pertambangan.
Sementara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah tidak mencabut izin usaha pertambangan PT GAG Nikel.
Meski demikian, Bahlil mengatakan bahwa pihaknya telah menghentikan sementara aktivitas tambang nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat sejak Kamis (5/6/2025), menyusul penolakan dari aktivis lingkungan dan masyarakat sipil karena dinilai mengancam ekosistem.
“Untuk sementara kegiatan produksinya disetop dahulu sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim kami,” kata Bahlil, Kamis (5/6/2025).