Suaranusantara.com – DPR akan terlibat dalam uji publik proyek penulisan ulang sejarah RI yang mulai dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan pada 20 Juli 2025.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian.
“Kami hari ini di Komisi X menunggu tindak lanjut dari yang disampaikan oleh pimpinan DPR. Apakah itu surat penunjukan, nanti siapa-siapa yang masuk ke dalam tim supervisi sejarah ini dan sebagainya,” kata Lalu, Sabtu (12/7/2025).
Maka dari itu, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mendukung uji publik dan pembentukan tim super visi dari DPR menyusul polemik proyek bagi para akademisi dan sejarawan.
Lalu berpendapat, penulisan ulang sejarah semestinya memang tak boleh disusupi kepentingan apapun, termasuk penguasa.
Sehingga, tim supervisi akan memastikan hasil penulisan benar-benar objektif dan inklusif.
“Banyak masyarakat kita yang menginginkan bahwa penulisan ini harus betul-betul netral. Tidak boleh disusupi oleh kepentingan siapapun, termasuk kepentingan penguasa,” katanya.
Adapun tim supervisi dari DPR RI yang akan melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Budaya (Kemenbud) RI, yakni Komisi III dan Komisi X DPR RI.
“Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lain nya maka DPR akan membentuk menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI,” kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco dalam keterangannya, dikutip Minggu (6/7/2015).