Suaranusantara.com- Aktivis Reformasi 1998 atau Aktivis 98 dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam kegiatan retret nasional yang berlangsung selama dua hari di kawasan Lor Sambi, Pakembinangun, Sleman, Yogyakarta, pada 9–10 Agustus 2025.
Dalam pernyataan pers yang disampaikan di Alun-alun Utara Yogyakarta pada Minggu (10/8), Presidium Aktivis 98 mengkritik keras kinerja beberapa menteri yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Mereka mendesak Presiden Prabowo untuk segera merombak jajaran kabinetnya.
“Kami melakukan konsolidasi nasional ini berawal dari kegelisahan melihat kondisi bangsa hari ini. Kabinet sekarang ini kinerjanya kurang baik. Ada beberapa program yang bagus, tapi karena kinerja menteri-menterinya tidak layak, program tersebut tidak berjalan sesuai harapan,” papar Ketua Aktivis 98 Indonesia, Surya Wijaya di Yogyakarta, Minggu (10/8/2025).
Selain itu, Aktivis 98 juga mengkritisi kebijakan insentif pajak yang dinilai tidak tepat sasaran dan membebani rakyat.
Mereka menuntut agar kebijakan pajak yang adil dan berpihak pada rakyat segera diterapkan. Menurut mereka, pemberian insentif yang terlalu menguntungkan korporasi besar berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan mengurangi penerimaan negara dari sektor yang seharusnya berkontribusi lebih.
Di saat ekonomi global lesu, Aktivis 98 ini menlai bahwa para menteri justru membuat kebijakan di sektor pajak yang memberatkan rakyat menjelang perayaan kemerdekaan ke-80 RI. Salah satu yang disorot yakni rencana pemberlakuan kebijakan pajak marketplace, sosial media (sosmed) hingga penerapan Payment ID.
Belum lagi kata mereka, kebijakan pengambilan tanah terlantar oleh BPN yang dianggap merampas hak milik rakyat.
“Presiden harus memilih orang-orang yang giat, ahli, dan bisa mengatasi keadaan, bukan berdasarkan negosiasi politik. Pajak yang dikenakan justru membuat hidup rakyat semakin susah,” ujar dia.
Salah satu yang menjadi sorotan para aktivis ini adalah soal lembaga investasi pemerintah itu dinilai belum optimal dalam kinerjanya dan bahkan cenderung keluar dari tujuan awal.
“Alih-alih dikelola profesional, kebijakannya malah mencari pinjaman modal asing dan sarat kepentingan politik,” tambahnya.