Suaranusantara.com- PDI Perjuangan menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menggratiskan seluruh sekolah negeri baik itu SD, SMP, SMA-SMK hingga perguruan tinggi negeri (PTN).
Pernyataan Prabowo itu disampaikan saat pidato di HUT ke 28 PAN pada Jumat 18 September 2026. Prabowo mengatakan anggaran yang digunakan untuk menggratiskan pendidikan di sekolah hingga universitas negeri berasal dari pengembalian dana yang dikorupsi.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus, rencana itu bisa sekali diwujudkan, asal pemerintah mengambil langkah berani dalam menentukan prioritas anggaran.
Deddy, bahkan mengusulkan pemerintah mempertimbangkan penghentian dua program yang saat ini menjadi bagian dari agenda pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).
Deddy menjelaskan, dengan diberhentikan dua program itu, maka dapat memperkuat aliran dana anggaran ke sektor pendidikan.
Deddy menilai pemerintah perlu melihat kembali berbagai program yang menyerap anggaran besar dan menentukan mana yang memiliki urgensi paling tinggi bagi masyarakat.
“Pendidikan gratis itu sangat mungkin asal bubarkan Kopdes dan MBG. Jangan malah transfer ke daerah dan anggaran desa yang semakin disunat,” tegas Deddy, dikutip Senin 21 September 2026.
Bagi Deddy, persoalannya bukan terletak pada apakah pendidikan gratis bisa diwujudkan, melainkan bagaimana pemerintah menyusun skema pembiayaannya.
Usulan Deddy menempatkan persoalan anggaran sebagai titik utama dalam perdebatan mengenai pendidikan gratis.
Menurutnya, pemerintah memiliki sejumlah pilihan apabila ingin benar-benar menjadikan pendidikan sebagai prioritas.
Deddy melihat program pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi negeri membutuhkan dukungan anggaran yang kuat dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu berani mengevaluasi program-program lain yang juga membutuhkan pembiayaan besar.
Penghentian Makan Bergizi Gratis dan Kopdes dalam pandangannya dapat menjadi salah satu opsi untuk membuka ruang fiskal bagi pembiayaan pendidikan.
Ia sekaligus mengkritik kebijakan transfer anggaran ke daerah dan anggaran desa yang menurutnya justru semakin terbatas.
Discussion about this post