Suaranusantara.com- Puluhan Aktivis 98 mengadakan Retret dan Konsolidasi Nasional Aktivis 98 Indonesia selama 2 hari di Yogyakarta tepatnya di Bumi Perkemahan Lor Sambi Jl Kaliurang KM 19,2 Dusun Sambi, Pakembinangun, Pakem, Sleman Yogyakarta, Sabtu sampai Minggu 9-10 Agustus 2025.
Retret Aktivis 98 Indonesia di hadiri dari perwakilan aktivis 98 dari berbagai daerah antaranya Lampung, Jakarta, Bandung, NTB, Kaltim, Medan, Surabaya,Cirebon, Surabaya, dan Jogja sebagai tuan rumah.
Selesai melakuan retret dan konsolidasi aktivis 98 Indonesia, mereka melakukan jumpa pers di Pendopo Lawasan Alun-alun utara Jogja pada Minggu 10 Agustus 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Presidium Aktivis 98 menyoroti beberapa persoalan mendesak, mulai dari lemahnya kinerja sejumlah pembantu presiden, kebijakan perpajakan yang membebani rakyat, hingga potensi oligarki dalam pembentukan super holding BUMN Danantara. Mereka mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle kabinet guna memastikan hanya pejabat berintegritas dan berpihak pada rakyat yang menduduki posisi kunci pemerintahan.
Selain itu, Aktivis 98 juga mengkritisi kebijakan insentif pajak yang dinilai tidak tepat sasaran dan membebani rakyat.
Mereka menuntut agar kebijakan pajak yang adil dan berpihak pada rakyat segera diterapkan. Menurut mereka, pemberian insentif yang terlalu menguntungkan korporasi besar berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan mengurangi penerimaan negara dari sektor yang seharusnya berkontribusi lebih.
Puluhan Aktivis 98 Indonesia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Desakan itu muncul setelah mereka melihat lemahnya kinerja sejumlah menteri dalam menjalankan program-program strategis pemerintah, termasuk membuat sejumlah kebijakan yang dinilai menghambat pencapaian visi pemerintahan dan memperburuk kepercayaan publik.
“Kami melakukan konsolidasi nasional ini berawal dari kegelisahan melihat kondisi bangsa hari ini. Kabinet sekarang ini kinerjanya kurang baik. Ada beberapa program yang bagus, tapi karena kinerja menteri-menterinya tidak layak, program tersebut tidak berjalan sesuai harapan,” papar Ketua Aktivis 98 Indonesia, Surya Wijaya di Yogyakarta, Minggu (10/8/2025).
Surya mencontohkan, program populer seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya dijalankan secara profesional.
Namun, ia menilai penanggung jawab program tersebut justru kurang kompeten dan lebih dipilih karena kompromi politik ketimbang keahlian.
Belum lagi kebijakan ekonomi, terutama di sektor perpajakan yang dianggap membebani rakyat kecil.
Di saat ekonomi global lesu, para menteri justru membuat kebijakan di sektor pajak yang memberatkan rakyat menjelang perayaan kemerdekaan ke-80 RI.
Sebut saja rencana pemberlakuan kebijakan pajak marketplace, sosial media (sosmed) hingga penerapan Payment ID.
Belum lagi kebijakan pengambilan tanah terlantar oleh BPN yang dianggap merampas hak milik rakyat.
“Presiden harus memilih orang-orang yang giat, ahli, dan bisa mengatasi keadaan, bukan berdasarkan negosiasi politik. Pajak yang dikenakan justru membuat hidup rakyat semakin susah,” ujar dia.
Salah satu yang menjadi sorotan para aktivis ini adalah soal Lembaga investasi pemerintah itu dinilai belum optimal dalam kinerjanya dan bahkan cenderung keluar dari tujuan awal.
“Alih-alih dikelola profesional, kebijakannya malah mencari pinjaman modal asing dan sarat kepentingan politik,” tambahnya.
Surya mengungkapkan dalam waktu dekat Aktivis 98 akan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh reformasi dan nasional.
Di antaranya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Megawati Soekarnoputri untuk membicarakan arah demokrasi dan nilai-nilai reformasi.
“Kami ingin membuka ruang demokrasi, berdialog, dan bertukar pikiran bagaimana memajukan bangsa,” tandasnya.
Sementara anggota aktivis 98 lainnya, Adi Wibowo, yang juga anggota Aktivis 98, memaparkan demokrasi politik Indonesia saat ini belum sepenuhnya sehat.
Sistem politik kita terlalu didominasi partai-partai besar.
“Partai kecil ditekan habis-habisan agar tidak bisa mewakili kepentingan rakyat secara luas,” ujarnya.
Karenanya Aktivis 98 mendesak penghapusan parliamentary threshold menjadi 0 persen dan pembukaan peluang bagi semua partai untuk mengajukan calon presiden tanpa presidential threshold.
Mereka juga menuntut pemisahan Pemilu nasional dan lokal, sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) karena saat ini muncul indikasi ketidakpatuhan partai-partai di parlemen terhadap putusan tersebut sebagai kemunduran demokrasi
“Jika proses politik demokratis, maka ekonomi juga akan demokratis. Tidak akan ada lagi oligarki yang menguasai sektor ekonomi,” imbuhnya.
Sedangkan pembicara lainnya Antonius Danar melihat kegiatan ini senagai ajang konsolidasi para mantan aktivis yang masih memperjuangan cita-cita reformasi.
“Sebagai aktivis harus selalu bersiap terhadap kondisi seperti apapun, kita bisa menjadi mitra yang baik untuk mengkritisi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, atau bisa jadi bekolaborasi dengab kekuatan rakyat, buruh dan mahasiswa untuk menjadi pendobrak terhadap kekuaasaan yang zolim,” tegas Antoni
Dirinya juga menambkan bagaimana esensi sebuah bangsa berdemokrasi yang baik.
“Demokrasi bukan hadiah, tetapi hasil perjuangan yang harus terus dipertahankan.Kedaulatan rakyat bukan slogan, tetapi prinsip yang harus diwujudkan dalam sistem hukum, ekonomi, dan sosial,” tambah mantan aktivis 98 ini.
Para aktivis ini juga menyampaikan rencannya pada bulan Oktober 2025 nanti, Aktivis 98 akan melakukan evaluasi setahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Mereka akan menyampaikan capaian dan menentukan langkah korektif yang perlu diambil.
Discussion about this post