Suaranusantara.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah tegas pemerintah terkait sejumlah kebijakan DPR RI. Keputusan ini diambil setelah Prabowo mengadakan diskusi bersama Ketua Umum Partai Politik serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).
Prabowo menyebut langkah ini merupakan bentuk respons terhadap aspirasi murni masyarakat yang terus disuarakan dalam beberapa hari terakhir.
“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan, langkah tegas yang dilakukan mencakup dua hal utama yakni pencabutan kebijakan DPR RI dan sanksi untuk Anggota DPR.
Dia mengaku, bahwa Pimpinan DPR RI menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan kontroversial, termasuk penghapusan atau pengurangan besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tuturnya.
Kemudian, kata Prabowo, soal sanksi untuk anggota DPR, sejumlah Ketua Umum Partai Politik telah mengambil tindakan terhadap anggotanya yang dianggap membuat pernyataan keliru dan memicu polemik.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” jelasnya.
Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini harus menjadi pengingat agar para anggota DPR senantiasa peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Para pimpinan DPR telah berbicara dan kepala umum partai juga telah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutupnya.