Suaranusantara.com- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai banyak permasalahan, salah satunya keracunan yang dialami di beberapa daerah dalam beberapa waktu ini. Alhasil, Ketua DPR RI Puan Maharani pun menanggapi permasalahan MBG itu. Puan meminta untuk segera dilakukan evaluasi. Dengan adanya evaluasi, maka diharapkan Puan tidak ada saling menyalahkan.
“Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” kata Puan usai memimpin rapat paripurna DPR, Selasa 23 September 2025.
Untuk itu, DPR RI akan langsung turun ke lapangan dapur MBG guna mengawasi langsung prosesnya. Memastikan langsung apa yang menjadi akar permasalahan.
“Kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung,” kata Puan.
Kata Puan, dengan meninjau langsung ke lapangan, maka bisa menemukan titik permasalahan apa di dapur MBG atau sekolah.
“Sebenarnya, masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa,” imbuh dia.
Adapun sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan drastis kasus siswa keracunan program MBG yang mencapai lebih dari seribu dalam sepekan.
Data hingga 14 September lalu, siswa keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Kini, per 21 September, jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau bertambah 1.092 kasus dalam kurun sepekan.
Ada lima provinsi dengan kasus keracunan MBG tertinggi. Masing-masing yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DIY 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah dengan 446 kasus.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan usulan untuk menghentikan MBG saat ini sulit dilakukan. Dia bilang MBG merupakan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo, yang anggarannya telah disiapkan.
Sehingga, solusi atau upaya yang paling mungkin dilakukan adalah dengan menekan angka keracunan.
“Tapi saat ini Presiden merasa program ini strategis yang ingin dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan,” katanya dalam rapat Komisi IX, Senin 22 September 2025.