Suaranusantara.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PDIP, Said Abdullah, menilai ada potensi para menteri di Kabinet Merah Putih membangun kinerja yang berorientasi pada popularitas publik ketimbang pada dampak nyata kebijakan bagi masyarakat.
Karena itu, ia menilai penerapan key performance indicator (KPI) sangat penting untuk membantu Presiden Prabowo Subianto memantau kinerja para menterinya, agar terhindar dari jebakan pencitraan semata.
Menurut Said, model evaluasi berbasis KPI juga akan mencegah munculnya “kinerja kamuflatif” di jajaran kabinet.
“Apa kinerja kamuflatif itu, yakni kinerja yang seolah-olah populer di mata rakyat karena lebih sering muncul hebohnya, tetapi tindakan atau kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural sebagaimana yang dijanjikan Pak Presiden dalam Asta Citanya,” tutur Said dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/10/2025).
Pernyataan ini disampaikan Said menanggapi pernyataan Prabowo yang menegaskan tidak akan ragu mengganti para menterinya apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas.
Namun, Prabowo menegaskan bahwa sebelum mengambil tindakan tegas, ia akan terlebih dahulu memberikan peringatan hingga tiga kali.
“Anak buah saya hebat-hebat ya. Kalau ada satu dua nakal, saya peringati. Satu kali peringatan masih nakal, dua kali peringatan, tiga kali, apa boleh buat reshuffle,” kata Prabowo saat memberikan orasi ilmiah dalam sidang senat terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/10/2025).
Prabowo menekankan bahwa dirinya tidak akan segan mengambil keputusan keras demi kepentingan negara dan rakyat.
Menurutnya, tidak boleh ada rasa kasihan terhadap pejabat yang tidak bertanggung jawab.
“Harus diganti karena demi negara, bangsa, dan rakyat. Tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia,” ujarnya.