Suaranusantara.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI fraksi PDIP, Said Abdullah merespon pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang tidak akan ragu mengganti para menterinya apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas.
Menurut Said, Prabowo selaku kepala negara mempunyai hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja para menteri, serta melakukan penggantian berdasarkan kepentingan strategis.
Said mengingatkan, Prabowo juga memiliki beberapa organisasi teknis seperti Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, bahkan beberapa staf khusus yang membantu melihat kinerja menteri.
“Organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun key perfomance indikator (KPI) untuk menilai seorang menteri perfomance kinerjanya atau tidak,” kata Said, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/10/2025).
Dia menambahkan, hal ini membuat pengukuran menjadi jelas, dengan target, dukungan organisasi, anggaran, dan timeline-nya.
Said memberi contoh, KPI bisa disepakati akan menyampaikan progres kinerja menteri setiap enam bulan.
Menurut Said, peran KPI diperlukan agar menteri tak merasa dievaluasi hanya secara sepihak. Pada saat bersamaan, Prabowo juga memiliki pengukuran konkret terkait penilaian kinerja para menteri.
“Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subyektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang dievaluasi sama-sama memiliki pegangan yang jelas. Jadi kalau ada menteri terevaluasi karena kinerjanya, maka sang menteri tidak akan merasa dievaluasi secara sepihak,” jelasnya.
“Dengan dasar demikian saya kira tidak akan ada menteri merasa kecewa jika kena reshuffle karena kinerjanya yang tidak baik. Sebaliknya, Pak Presiden juga bisa mendapatkan ukuran-ukuran konkret atas kinerja anak buahnya,” tutur Said.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu mengganti para menterinya apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas.
Namun, ia menyebut akan tetap memberikan kesempatan terlebih dahulu dengan mekanisme peringatan sebelum mengambil tindakan tegas.
“Anak buah saya hebat-hebat ya. Kalau ada satu dua nakal, saya peringati. Satu kali peringatan masih nakal, dua kali peringatan, tiga kali, apa boleh buat reshuffle,” kata Prabowo saat memberikan orasi ilmiah dalam sidang senat terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/10/2025).
Prabowo menekankan bahwa dirinya tidak akan segan mengambil keputusan keras demi kepentingan negara dan rakyat.
Menurutnya, tidak boleh ada rasa kasihan terhadap pejabat yang tidak bertanggung jawab.
“Harus diganti karena demi negara, bangsa, dan rakyat. Tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Discussion about this post