Suaranusantara.com- Pelaksanaan delapan Program Prioritas Nasional pada 2027 dinilai memerlukan fondasi fiskal yang kuat agar dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah perlu menjaga kesehatan fiskal di tengah berbagai tantangan ekonomi, termasuk beban pembayaran utang yang masih cukup besar.
Dalam rapat kerja bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026), Said mengingatkan bahwa tahun 2027 masih akan diwarnai kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang yang signifikan.
“Pada tahun 2027 kita masih akan menanggung jatuh tempo bunga dan pokok utang yang besar. Pada saat yang sama kita dihadapkan pada tuntutan untuk menggali pembiayaan utang,” katanya.
Ia berharap setiap tambahan pembiayaan yang diperoleh pemerintah dapat diarahkan pada program-program yang produktif sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara.
Menurut Said, tren tax buoyancy yang mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian.
“Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sebab tax buoyancy tiga tahun terakhir ini menurun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said menjelaskan KEM-PPKF 2027 menawarkan delapan Program Prioritas Nasional yang mencakup sektor pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta pengentasan kemiskinan.
Ia menilai seluruh program tersebut merupakan bagian dari kesinambungan pembangunan nasional yang telah dirancang untuk jangka menengah dan jangka panjang.
“Kedelapan program merupakan tahapan berkelanjutan dari pembangunan jangka menengah dan panjang kita,” pungkasnya.
Discussion about this post