Suaranusantara.com- Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri turut menyoroti soal penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat (AS) yang berlangsung pada Sabtu dini hari 3 Januari 2026 lalu.
Megawati menyoroti hal tersebut saat Rakernas I PDI Perjuangan yang berlangsung pada Sabtu 10 Januari 2026 di Beach City Stadium Ancol, Jakarta.
Pernyataan Megawati itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang mengatakan tindakan pasukan AS yang menangkap Maduro beserta istrinya merupakan pengingkaran terhadap piagam PBB.
“Sikap tegas PDI Perjuangan terhadap bentuk intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela termasuk penculikan Presiden Venezuela Nicholas Maduro dan istrinya melalui operasi militer yang telah memicu kecaman internasional sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Tindakan tersebut merupakan wujud neokolonialisme dan imperialisme modern yang mengingkari piagam PBB dan prinsip dasar hubungan antarbangsa,” kata Hasto, dikutip Senin 12 Januari 2026.
Adapun penangkapan Maduro oleh AS menuai kecaman dunia internasional. Bahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah menggelar rapat darurat membahas hal tersebut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres memperingatkan bahwa tindakan sepihak AS tersebut dapat menciptakan ketidakstabilan besar di kawasan Amerika Latin dan menetapkan preseden berbahaya dalam cara negara-negara menjalin hubungan internasional
Sekjen Guterres mengingatkan semua pihak tentang Piagam PBB yang mewajibkan anggota menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial negara mana pun.
Meskipun AS mencoba membela diri dengan merujuk pada Pasal 51 Piagam PBB tentang hak membela diri, Guterres tetap meragukan apakah operasi di Caracas tersebut telah menghormati aturan hukum internasional.
Ketegangan memuncak ketika sekutu-sekutu utama Venezuela melontarkan kritik tajam terhadap Washington.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengecam keras operasi militer tersebut sebagai tindakan ilegal dan menyebut sikap beberapa anggota dewan yang enggan mengkritik AS sebagai bentuk kemunafikan yang nyata.
Senada dengan Rusia, perwakilan China, Sun Lei, menarik perbandingan historis dengan invasi AS ke Irak tahun 2003 dan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, seraya memperingatkan bahwa cara-cara militer bukanlah solusi dan hanya akan memicu krisis yang lebih luas.