Suaranusantara.com- Isu reshuffle kabinet atau perombakan di jajaran menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali santer menyeruak terdengar. Hal ini menyusul terkait dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong agar Prabowo merekrut menteri yang profesional bukan berasal dari partai politik.
Hal itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera mendukung Prabowo merekrut profesional dari luar partai.
Ia menilai kapasitas, integritas, dan penerapan merit system perlu menjadi pertimbangan dalam pengisian kabinet.
“Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas,” ujar Mardani beberapa waktu lalu
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespon usulan PKS yang mendorong Prabowo merekrut menterk bukan dari partai politik.
Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan reshuffle kabinet sejatinya merupakan hak prerogatif Prabowo selaku Presiden.
Prabowo memiliki kewenangan penuh menentukan sosok yang akan mengisi jabatan menteri. Menurut dia, latar belakang maupun asal partai bukan menjadi persoalan selama keputusan tersebut berada di tangan presiden.
“Reshuffle merupakan hak prerogatif penuh Presiden dalam menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan, semua keputusan sepenuhnya berada di tangan Bapak Presiden,” kata Daniel kepada wartawan, Senin 10 Agustus 2026.
Daniel menyebut sinyal dari Istana sejauh ini menunjukkan reshuffle akan dilakukan secara terbatas. Perombakan disebut hanya untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong.
Namun, Daniel mengatakan perubahan posisi lain tetap menjadi kewenangan Prabowo. Ia berharap sosok yang dipilih memahami bidang tugasnya dan mampu menjawab harapan masyarakat.
“Tentu kita berharap sosok yang mengisi memahami betul bidang tugasnya, dan suara-suara dan harapan masyarakat penting juga untuk dijadikan pertimbangan,” ujarnya.
Discussion about this post