Suaranusantara.com- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dalam rapat paripurna DPR untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Langkah ini disebut menjadi sesuatu yang tidak lazim karena umumnya agenda serupa diwakili jajaran kementerian.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan kehadiran Presiden secara langsung tetap sesuai aturan dan tidak menyalahi mekanisme pemerintahan.
Dasco menjelaskan, meski menteri biasanya mewakili kepala negara dalam penyampaian agenda pemerintahan, Presiden tetap dapat mengambil peran langsung jika diperlukan.
Dalam keterangannya di Gedung DPR, Senayan, Selasa (19/5/2026), Dasco menyampaikan:
“Kan sebenarnya para menteri itu mewakili Presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden… Bisa, kan bisa langsung,” ujar Dasco.
Ia menilai penyampaian langsung oleh Presiden justru menjadi bagian dari proses awal penyusunan kebijakan anggaran negara.
“Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026,” lanjutnya.
Dasco juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang baru ia cek, kemungkinan ini menjadi momen perdana seorang Presiden menyampaikan langsung agenda tersebut di DPR.
“Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya,” katanya.