Suaranusantara.com- Bencana alam di tanah air harus menjadi momentum bagi bangsa untuk mengevaluasi dan membangun kesiapsiagaan nasional, mulai dari sistem pendidikan, infrastruktur, hingga literasi kebencanaan.
“Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Upaya membangun kesiapsiagaan nasional dengan sistem pendidikan dan infrastruktur yang adaptif, serta penguatan literasi masyarakat terkait kebencanaan harus segera diwujudkan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Meningkatnya Aktivitas Gempa Bumi Agustus 2026: Kesiapsiagaan Nasional dan Risiko Sistemik di Kawasan Padat Penduduk yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/8).
Diskusi yang dimoderatori Tantri Moerdopo (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Agus Riyanto, S.T., M.M. (Direktur Penanganan Darurat Wilayah I, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), Dr. Wijayanto, S.T., M.Sc. (Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG), dan Dr. Nuraini Rahma Hanifa (Peneliti Senior Bidang Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) sebagai narasumber.
Selain itu, hadir Prof. Dr. Erma Yulihastin, M.Si. (Peneliti Ahli Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional /BRIN) dan Marianus Marselus (Wartawan Media Indonesia di Nusa Tenggara Timur) sebagai penanggap.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah langkah antisipatif harus segera direalisasikan, mengingat pontensi ancaman bencana terhadap masyarakat meningkat.
Data terkini mencatat, bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akhir tahun lalu, menelan 1.167 jiwa, ratusan korban hilang, dan ratusan ribu warga mengungsi.
Sementara itu, gempa bumi M 7,7 di Flores, NTT, mengakibatkan 103 orang meninggal, 986 luka-luka, dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi.
Belum lagi, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera, saat ini, yang memicu lonjakan kasus ISPA hingga 25%–30% di kalangan masyarakat dan anak sekolah.
Menurut Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu, pemerintah daerah di kawasan rawan bencana harus didorong untuk memprioritaskan mitigasi bencana, termasuk penertiban tata ruang, dan audit konstruksi bangunan tahan gempa.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan bahwa ketahanan nasional bermula dari kesiapsiagaan di level masyarakat terkecil seperti rumah tangga dan komunitas.
“Kesiapan para pemangku kepentingan dan literasi masyarakat yang baik terkait bencana diharapkan mampu meredam potensi ancaman bencana yang kerap terjadi di tanah air,” pungkas Rerie.
Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengungkapkan bahwa sepanjang Agustus 2026 terjadi 11 kejadian gempa di atas magnitudo 5,7 Skala Richter mulai dari Sumatera, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara hingga Nusa Tenggara Timur.
Hal itu terjadi, jelas Wijayanto, karena Indonesia dipengaruhi empat lempeng besar dunia seperti lempeng Indo Australia, Eurosia, Pasifik, dan Filipina.
Sepanjang 2025, tambah dia, bahkan tercatat 43 ribu gempa mulai Ferbruari 2025 hingga Desember 2025.
Dua penyebab utama gempa di Indonesia, menurut Wijayanto, akibat subduksi lempeng (megatrust) dan patahan aktif.
Dengan sejumlah kondisi tersebut, jelas dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana gempa yang tinggi dan dampak lainnya seperti tsunami.
Discussion about this post