Suaranusantara.com- Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa hati PDIP ke pemerintah.
Hal itu disampaikan Prabowo saat pidato di Hari Lahir (Harlah) ke 28 PKB pada Kamis 23 Juli 2026 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.
Kata Prabowo dalam konstentasi itu bersaing baik. Tapi nanti juga lama-lama menjadi hubungan membaik usai konstentasi.
“Jadi Saudara-saudara, bersaing itu baik. Bertanding itu baik. Kadang-kadang kita berpisah, nggak masalah. Nanti juga bergabung lagi,” kata Prabowo saat pidato acara Harlah ke-28 PKB di JCC Senayan, Jakarta, Kamis malam 23 Juli 2026.
Dari sinilah Prabowo mengungkap bahwa hati PDI Perjuangan ke pemerintah.
“PDIP juga sebetulnya hatinya sama dengan kita, benar, coba cek, digali hatinya. Sebetulnya sama,” katanya.
Ganjar mengatakan walau hati PDI Perjuangan di pemerintah, namun bukan berarti berkoalisi. Ganjar merupakan semua pihak tentunya memiliki tanggung jawab untuk menjaga bangsa sesuai amanat UUD 1945.
“Kami sependapat bahwa seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga bangsa dan menjalankan amanat UUD 1945 dan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai sumpah jabatan. Dalam pengertian itulah, tentu semangat kebangsaan kita sama. Namun kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat 24 Juli 2026.
Ganjar mengatakan Indonesia menganut sistem demokrasi. PDI Perjuangan sebagai penyeimbang bertujuan untuk menghadirkan sistem checks and balances.
“Justru dalam sistem demokrasi, pembagian peran antara pemerintah dan kekuatan penyeimbang merupakan mekanisme yang sehat agar checks and balances berjalan dan kekuasaan tidak kehilangan kontrol, sehingga tidak menuju pada kekuasaan mutlak,” ujarnya.
Dia menegaskan PDIP bukan bagian dari koalisi pemerintah Prabowo-Gibran. Meski demikian, dia menjamin PDIP tetap menghormati Prabowo.
“Karena itu, posisi PDI Perjuangan hari ini sudah jelas. Kami menghormati Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memperoleh mandat rakyat, tetapi kami juga akan menjalankan fungsi kontrol secara konsisten,” ujarnya.
PDIP, kata Ganjar, akan memberi kritik untuk menjaga kebijakan tetap berpihak pada rakyat. Dia mengatakan dinamika politik di masa depan bisa aja berubah.
“Kritik yang kami sampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan untuk menjaga agar kebijakan tetap berada dalam koridor konstitusi dan berpihak kepada rakyat. Soal dinamika politik ke depan, biarlah waktu yang menjawab,” ujarnya.
Ganjar menegaskan PDI Perjuangan tetap memegang teguh prinsip sikap politiknya, tak akan terpengaruh dengan rayuan jabatan.
“Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menambahkan, apa yang disampaikan Prabowo benar jika PDIP memiliki banyak kesamaan pandangan dengan pemerintah.
Dia mengatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri juga punya cita-cita yang sama dengan Prabowo untuk memberantas gizi buruk.
“Misalnya, sejak lama PDI Perjuangan dan Ibu Megawati selalu bersuara dan memperjuangkan pemberantasan gizi buruk (stunting) pada anak dan ibu hamil. PDI Perjuangan juga sangat peduli dengan isu pendidikan, ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan pedesaan. Kedaulatan pangan, pemberdayaan nelayan/pesisir, serta banyak lainnya,” ujarnya.
Meski punya visi yang sama, Deddy menegaskan PDIP tetap berada di luar koalisi pemerintah. Dia mengatakan PDIP akan memberi masukan agar program pemerintah tepat sasaran.
“Oleh karena isu-isu itu semua sangat vital, PDI Perjuangan merasa perlu untuk terus memberikan saran dan pikiran untuk memastikan berbagai program yang ada bisa berjalan dengan baik, efisien dan efektif. Dan posisi terbaik dalam mendukung berbagai program tersebut hanya akan efektif jika PDI Perjuangan berdiri di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang,” ujarnya.
Menurutnya, PDIP tak bisa memberi masukan kritis atas kebijakan program pemerintah jika bergabung dalam kabinet. Namun PDIP juga tak mungkin bersikap berseberangan total.
“Bagi kami dalam situasi seperti ini menjadi kekuatan penyeimbang adalah posisi yang merupakan sebuah tanggung jawab sejarah. Terhadap semua kebijakan dan program yang baik kami akan selalu bersama Pemerintah. Tetapi terhadap hal-hal yang berbeda kami akan selalu mengingatkan dan menyampaikan kritik,” imbuh dia.