Suaranusantara.com- Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, kini menambah tugas baru usai dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Kamis 1 Oktober 2026.
DPR RI berharap dengan Bahlil dilantik jadi Menko Hilirisasi, maka soal urusan energi bisa lebih baik lagi.
“Ya, kita harapkan, dengan ada menko baru, urusan-urusan yang terkait dengan soal energi itu bisa menjadi lebih baiklah semuanya,” kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026.
Saan meyakini Bahlil bisa menangani urusan tersebut dengan tepat. Dia mengatakan Bahlil juga merangkap sebagai Menteri ESDM.
“Jadi sekali lagi, urusan itu nanti Pak Bahlil yang akan, kan itu Pak Bahlil kan, dan Pak Bahlil merangkap dengan Menteri ESDM,” ujarnya.
Sebagai informasi, pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis siang 1 Oktober 2026. Selain Bahlil, sejumlah tokoh juga dilantik hari ini.
“Memang dapat telepon dari Pak Seskab, untuk menko merangkap, merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden,” kata Bahlil sebelum pelantikan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Bahlil usai pelantikan menegaskan dirinya yang mendapat amanah sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM, maka dirinya harus bekerja maksimal.
Bahlil berujar dirinya akan terus bekerja setiap hari, bukan per tiga bulan saja. Setiap harinya, Bahlil mengatakan dirinya terus bekerja dan berpikir tanpa henti.
“Saya selalu bekerja setiap hari, bukan per tiga bulan, ya. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Jadi saya kerja, berpikir, kerja, berpikir, berpikir, kerja,” tegas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026.
Ia pun menjelaskan, urgensi pembentukan kementerian koordinator ini dilatarbelakangi kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global tidak menentu yang tetap menuntut energi bersih harus ada.
“Kenapa ini penting, kita tahu bahwa dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih, maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement,” katanya.
Oleh karena itu, kata Bahlil, Presiden Prabowo menugaskan dirinya sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi untuk menjalankan program hilirisasi dan transisi energi secara terintegrasi.
“Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial, tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden,” sambungnya.