Suaranusantara.com- Sarmuji pada Kamis 1 Oktober 2026 resmi dilantik sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta. Sarmuji dilantik jadi Menperin menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sarmuji yang diberi kepercayaan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengemban tugas sebagai Menperin, mengaku cukup berat.
Tanggung jawab sebagai Menperin berat, sebab, perindustrian, kata Sarmuji, menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
Untuk itu, Sarmuji berfokus pada dua hal tersebut perindustrian dan ekonomi.
“Ya, ini beban yang cukup berat ya, tanggung jawab yang cukup besar. Karena perindustrian itu adalah kementerian yang menjadi leverage bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. Dan itu kita pasti akan concern pada dua hal itu,” kata Sarmuji di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026.
Di sisi lain, Sarmuji juga akan fokus terhadap pertumbuhan industri di Indonesia. Terutama dalam penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat.
“Barangkali yang kita perlu concern adalah tumbuhnya industri, terutama industri yang menyerap lapangan kerja, misalkan industri tekstil, industri alas kaki, dan lain sebagainya, itu harus kita concern betul,” katanya
Oleh karena itu, Sarmuji mengaku Kementerian Perindustrian tak bisa bekerja sendiri. Ia mengatakan Kemenperin harus berkoordinasi dengan beberapa kementerian lain guna memperoleh insentif hingga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.
“Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri, karena sektor industri itu terkait dengan banyak sekali sektor. Misalkan dengan Kementerian Investasi di hulu, kita harus koordinasi. Kementerian Keuangan kita juga harus koordinasi, bagaimana industri memperoleh insentif supaya bisa tumbuh lebih tinggi lagi, tentu harus kita berikan insentif,” kata Sarmuji.
Kemenperin juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan.
“Lalu Kementerian Perdagangan kita juga harus ngomong, jangan sampai impor terlalu bebas, untuk industri yang bisa dikerjakan di dalam negeri. Dan tentu kita akan melapor, minta arahan, baik kepada Presiden maupun kepada Menko kita,” imbuhnya.