BPK Laporkan 5.810 Temuan Kerugian Negara Kepada Presiden

Suara Nusantara
9 years Ago

Presiden Jokowi bertemu dengan pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 17 April 2017 (Foto: Istimewa)

Jakarta-SuaraNusantara

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz bertemu Presiden Jokow di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4/2017) siang. Dalam pertemuan tersebut, BPK melaporkan 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp 19,48 triliun kepada Presiden Joko Widodo.

“Temuan itu terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016, yang merupakan ringkasan dari 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2016,” kata Harry Azhar Aziz kepada Presiden Joko Widodo.

Dari semua permasalahan, lanjut Harry, 18 persen di antaranya terletak pada kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 82 persen merupakan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang nilainya Rp19,48 triliun. Dan ketiga yaitu sebesar 22 persen atau sebanyak 434 kekurangan penerimaan yang nilainya sebesar Rp4,66 triliun.

Menurut Ketua BPK Harry Azhar Azis, ada tiga permasalahan yang diungkap dalam laporan tersebut. Pertama, soal jaminan kesehatan nasional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang belum memadai di mana pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSUD ditemukan belum didukung dengan jumlah dan fasilitas sumber daya manusia yang memadai.

“Ada 155 Pemerintah Daerah yang program jaminan kesehatannya belum terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional,” ungkap Harry.

Kedua, lanjut Ketua BPK, yaitu soal pembagian tugas dan tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana jenjang SD, SMP, SMA/SMK antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat belum diatur sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dan ketiga, yakni soal wajib pajak yang wajib memungut pajak pertambahan nilai pada empat KPP (Kantor Pelayanan Pajak), Wajib Pajak besar terindikasi belum menyetorkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar, dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar.

Selain itu Wajib Pungut PPN terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp117,70 miliar.

Saat menerima pimpinan BPK itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Penulis: Cipto

Categories: Nasional

Related Content

NasDem Sebut Putusan MK soal Kuota 30% Perempuan Perkuat Demokrasi

DPR Dukung Sanksi Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan di Pileg

Habiburokhman Tegaskan Bantuan Prabowo Tak Hanya Fokus untuk Umat Islam

Gerindra Pastikan Bantuan Hewan Kurban Prabowo Pakai APBN Sah Secara Hukum

Wadaw! Rupiah Ambruk Maning, Perdagangan Kamis Pagi Dibuka Rp 17.900 per Dolar AS

Pemprov DKI Tiadakan Car Free Day pada 31 Mei 2026