Suaranusantara.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) se-Jakarta Raya melakukan aksi demontrasi di tiga tempat yang berbeda. Aksi dilakukan di Kedutaan China, Kedubes Amerika Serikat, dan Istana Negara pada Jumat 11 April 2025.
“Aksi ini adalah step lanjutan dalam rangka aksi Indonesia Gelap” ujar Dendy Se korlap di lapangan dikutip dari Strategi.id padaJumat 11 April 2025.
Dendy sampaikan juga bagaimana kondisi krisis di Indonesia saat ini juga ada adil peran kekuatan asing di dalam cawe cawe di dalam negeri.
“Aksi idiologis ini juga mengingatkan pada Pemerintahan Prabowo bagaimana harusnya bersikap dalam politik Indinesia bebes aktif,” ungkap Dendi.
Aksi ini juga dalam rangkain bagaimana Indonesia bisa berkiprah di dunia Internasional dengan Konprensi Asia Arika tahun 1955 di Bandung dalam membebaskan dari cengkraman Neokolonialisme dan Liberalisme.
Perang Tarif yang dipertontonkan oleh AS di bawah kepemimpinan Trump akhir-akhir ini merupakan manifestasi Kolonialisme dan Imperialisme Gaya Baru yang sudah diwaspadai sejak lama oleh para pendiri bangsa.
Berbeda dengan kapitalisme AS yang berbasis korporasi, China sebagai negara adidaya baru justru muncul sebagai State Capitalism dimana kapitalisme digerakkan oleh Negara
Baik China maupun AS perilaku kapitalismenya tetap sama, keduanya mencoba melakukan penguasaan global dengan kekuatan finansial, teknologi dan militer untuk mengokohkan supremasinya.
GMNI se-Jakarta Raya hadir di Kedutaan Besar Amerika dan Kedutaan Besar China untuk menyuarakan 3 tuntutan mereka.
1. Tolak kebijakan Tarif Ala Trump yang Tidak Menempatkan Negara berdiri secara Equal sebagai negara merdeka
2. Tolak Cawe-cawe Asing kepentingan Dalam Negeri Indonesia
3. Tolak Neokalonialisme dan Liberalisme.
Selain itu GMNI juga hadir di Istana Negara mengingatkan TARIF RESIPROKAL YANG DITETAPKAN OLEH TRUMP MELALUI KEBIJAKAN AMERICA FIRST merupakan bentuk Post Modern Kolonialisme dan Imperialisme yang didasari oleh spirit Chauvinisme yang diskriminatif.
“Aksi idiologis ini juga mengingatkan pada Pemerintahan Prabowo bagaimana harusnya bersikap dalam politik Indinesia bebes aktif,” ungkap Dendi.
Aksi ini juga dalam rangkain bagaimana Indonesia bisa berkiprah di dunia Internasional dengan Konprensi Asia Arika tahun 1955 di Bandung dalam membebaskan dari cengkraman Neokolonialisme dan Liberalisme.
“Pemerintah tidak boleh takut dengan tantangan Trump, sebab sejatinya sebagai Bangsa kita tidak pernah takut dengan penindasan dan kolonialisme gaya baru.”
“Kita sebagai Bangsa harus berdiri tegak menegakan keadilan di muka bumi dan tidak menjadi komprador asing,” tegas Dendy.
Di depan Istana Negara GMNI mendesak pemerintah untuk segera melakukan 9 tuntutan diantaranya:
1. Melakukan politik Non Kooperatif terhadap pemerintah AS atas kebijakan Tarif Resiprokal demi tegaknya kedaulatan, harkat dan martabat bangsa.
2. Memprioritaskan Ekonomi Berdikari dan Ekonomi Benteng agar Indonesia mampu Berdikari di bidang Ekonomi demi membangun Ekonomi Kerakyatan yang adil dan makmur sesuai amanat Preambule UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945.
3. Pastikan RUU Polri dan RUU KUHP mampu menghentikan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang hanya akan semakin menyengsarakan rakyat melalui penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang berkeadilan.
4. Habisi gurita oligarkhi yang hanya ingin menguasai dan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia bagi sebesar-besarnya kemakmuran kelompok bisnis dan dinasti politiknya.
5. Melakukan boikot ekspor produk Indonesia ke AS sebagai langkah ofensif yang terukur seperti produk-produk seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, lemak dan minyak hewan atau nabati ( CPO), alas kaki, dan produk hewan air.
6. Melakukan boikot impor susu, jagung, dan daging sapi AS dan membangun kemitraan negara -negara yang setara dalam logika power balancing
7. Negara harus segera membangun hubungan bilateral dan multilateral dengan semangat KAA demi kepentingan nasional tanpa terjebak dalam dikotomi geopolitik Barat versus Timur.
8. Negara berani melakukan percepatan local currency transaction, eksplorasi borderless payment, bahkan penggunaan bitcoin dalam perdagangan internasional dan meninggalkan ketegantungan terhadap dollar
9. Pemerintah wajib mengingat kembali cita cita Indonesia Merdeka sesuai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dimana didalamnya ada Idiologi bersama Bangsa Ini.
Apabila Pemerintah Prabowo dan Para Pembonceng Kekuasaan tidak berani melakukan ini maka sudah saatnya anak muda terikan POTONG SATU GENERASI.