Suaranusantara.com- Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, menyoroti perdebatan seputar rencana penulisan ulang sejarah nasional. Ia menekankan bahwa dalam melihat sejarah, tidak bisa hanya mengandalkan satu kebenaran mutlak, apalagi dengan pendekatan subjektif.
Pernyataan ini dilontarkan merespons Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang dinilai punya pandangan sepihak terkait sejumlah peristiwa penting, termasuk kasus pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 1998. Bambang Pacul menegaskan bahwa sejarah tidak bisa ditulis hanya berdasarkan klaim satu pihak.
“Kalau ngotot-ngototan ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri. Just as simple as that. Woooo iya toh… simpel-simpel saja,” ujar Bambang Pacul dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Baca Juga: Cara Agar Akun Google Tidak Dibajak dan Rekening Tidak Terkuras
Dalam pernyataannya, Bambang mengungkapkan bahwa BJ Habibie, sebagai kepala negara yang sah kala itu, telah mengungkapkan rasa sesalnya terhadap kasus pemerkosaan yang terjadi.
Oleh karena itu, menurutnya, tidak elok jika seorang pejabat negara menyebut bahwa tidak ada peristiwa seperti itu tanpa mengkaji ulang catatan yang ada.
“Terkait dengan tidak ada pemerkosaan, ya silakan dibaca Pak Habibie. Waktu itu Presiden Habibie, de jure Presiden, statement-nya apa? Ya silakan dibaca,” ujar Bambang Pacul dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025).