Suaranusantara.com- Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) menggelar Seminar Nasional bertema “Optimalisasi Bank Tanah untuk Mendukung Investasi Nasional: Antara Regulasi dan Implementasi” di Auditorium Graha William Soeryadjaya FK UKI, Jakarta Timur, Rabu 3 Desember 2025.
Kegiatan berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 12.00 WIB dan menghadirkan pembicara dari berbagai lembaga yang berperan langsung dalam kebijakan pengadaan tanah dan investasi nasional.
Seminar ini menghadirkan empat narasumber utama yakni Kepala Divisi Hukum Badan Bank Tanah, Dr. Yudi Kristiana, memaparkan mengenai landasan eksistensi Badan Bank Tanah, pemetaan persoalan dalam pelaksanaan perolehan serta pemanfaatan tanah, hingga penguatan regulasi, kelembagaan, dan harmonisasi antarinstansi.
Pembicara berikutnya, Aking Saputra, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI), menyoroti peran strategis pengadaan tanah bagi sektor properti. Ia menyampaikan pentingnya perbaikan regulasi dan penanganan persoalan teknis yang kerap menghambat perolehan tanah bagi investasi.
Dari sisi akademisi dan praktisi, Dr. Diana R.W. Napitupulu, dosen Magister Hukum UKI sekaligus notaris dan PPAT, menjelaskan berbagai hambatan seperti fragmentasi lahan, ketidakjelasan status hak, serta panjangnya proses pengadaan. Menurutnya, keberadaan Bank Tanah menjadi instrumen penting untuk menjamin ketersediaan tanah bagi investasi strategis, meski tantangan kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan masih perlu dibenahi.
Paparan teknis disampaikan oleh M. Misqi, Kepala Subdirektorat Pencadangan Tanah dan Kerja Sama Pengadaan Tanah Lintas Sektor. Ia menguraikan dasar hukum, asas, prinsip umum, hingga mekanisme yang melandasi proses pengadaan tanah lintas sektor.
Seminar dipandu oleh Adi Setiawandani, mahasiswa Program Magister Hukum UKI, yang bertindak sebagai moderator.
Menurut panitia, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang peran Bank Tanah dalam mempercepat investasi nasional melalui penyediaan lahan yang terencana, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
Diskusi juga menyoroti tantangan implementasi, kebutuhan harmonisasi kebijakan, serta pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, seminar diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret bagi penyusunan kebijakan pengelolaan tanah yang lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan nasional.