Suaranusantara.com – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dinilai merugikan keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Salah satu masalah utama adalah durasi pendaftaran jalur mandiri yang terlalu panjang, bahkan hingga bulan Agustus.
Hal ini disampaikan Fikri dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI di Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru, pada 9–11 April 2026.
“Problematikanya adalah perguruan tinggi swasta menganggap ini tidak adil. Jalur PTN itu ada yang lewat tes, ada yang tidak tes, kemudian diperpanjang lagi ada jalur mandiri. Kalau memang benar memberatkan perguruan tinggi swasta, maka kita harus meluruskan. PTN itu seharusnya didorong untuk mutu, sedangkan PTS untuk mendorong aksesibilitas,” tegas Fikri.
Selain itu, ia menilai molornya jadwal pendaftaran PTN hingga Juli bahkan Agustus semakin mempersempit peluang PTS mendapatkan calon mahasiswa baru secara proporsional.
Tak hanya soal waktu pendaftaran, Fikri juga mengingatkan adanya tumpang tindih program studi (prodi) antar kementerian. Menurutnya, kemiripan prodi di bawah Kemendikdasmen-Ristek, Kementerian Agama, hingga Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) justru menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan PTS.
“Ini warning buat mereka untuk harus diatur prodinya supaya saling mendukung. Mungkin nanti PTS tertentu unggulnya di bidang apa, PTS lain unggul di bidang apa, sehingga tidak saling berhimpitan atau beririsan,” jelas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini.
Sebagai tindak lanjut, seluruh masukan dari kunjungan kerja ini akan dibawa ke Komisi X DPR RI untuk disinkronkan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Harapannya, lahir ekosistem pendidikan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi PTN maupun PTS.
Discussion about this post