Suaranusantara.com- Demi mengatasi angka kemiskinan di Indonesia, Presiden RI Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran TNI-Polri.
Hal ini disampaikan Prabowo saat pidato di acara Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2026.
Dalam acara itu turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Prabowo ingin melakukan penghematan anggaran. Bahkan Prabowo juga ingin memangkas anggaran polisi demi bisa menguranfi kemiskinan.
“Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” kata Prabowo.
Prabowo pun dalam pidatonya turut menanyakan kesiapan personel TNI-Polri yang hadir di acara tersebut.
Jajaran TNI-Polri yang hadir pun terdengar menyatakan kesiapan saat Prabowo tanya apakah rela jika dikurangi anggarannya.
“Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI bukan kau. Rela ya kurangi? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas, ikhlas,” ucap dia.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
“Kalau ada yang macam-macam, seluruh rakyat, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan,” ujar dia.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono menilai pernyataan Presiden RI tersebut sebagai penegasan terkait pengelolaan APBN.
“Kami memandang pernyataan Presiden Prabowo sebagai penegasan bahwa setiap kebijakan pengelolaan APBN harus senantiasa berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” kata Dave saat dihubungi, Sabtu 18 Juli 2026.
Menurut dia, efisiensi belanja negara merupakan instrumen untuk memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal.
“Termasuk dalam mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara,” imbuh dia.
Sebagai mitra dari Kementerian Pertahanan dan TNI, Dave berpandangan, jika ada pemangkasan anggaran di sektor pertahanan perlu dilakukan secara terukur serta perencanaan matang.
Politikus Partai Golkar ini juga menilai, hal tersebut harus mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan keamanan yang terus berkembang.
Sebab, menurut Dave, sektor pertahanan memiliki karakteristik yang berbeda karena berkaitan langsung dengan kepentingan jangka panjang bangsa.
Efisiensi tentu penting, namun tetap harus mampu menjaga kesiapan operasional, profesionalisme prajurit, serta kesinambungan program pembangunan kekuatan pertahanan nasional,” kata Dave.
Lebih lanjut, Dave menegaskan, Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran secara konstruktif sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Politikus Partai Golkar itu menilai pertahanan negara dan kesejahteraan rakyat merupakan dua pilar yang saling melengkapi dalam mewujudkan Indonesia yang kuat.
Dia meyakini bahwa kedua tujuan tersebut dapat diwujudkan secara seimbang melalui perencanaan yang cermat, tata kelola anggaran yang efektif, dan kebijakan yang berpijak pada kepentingan nasional.
“Kami akan memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara akuntabel, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk memperkuat sistem pertahanan negara dan agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintah,” ujar dia.