Suaranusantara.com- Beredar sebuah kabar dari sumber terpercaya yang menyebutkan bahwa Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bakal kena reshuffle kabinet atau perombakan pada Agustus 2026 mendatang.
Kata sumber itu, perombakan ini terjadi lantaran Presiden RI Prabowo Subianto tidak menyukai ada menteri yang menimbulkan kegaduhan publik.
“Presiden Prabowo tidak menyukai menteri yang memicu kegaduhan ataupun polemik di tengah masyarakat,” kata dia dikutip Senin 20 Juli 2026.
Ia mengatakan, keharmonisan antara menteri dengan para bawahan juga menjadi penilaian seseorang layak dipertahankan ataupun melanjutkan pekerjaannya sebagai pembantu presiden.
“Sejumlah informasi soal menteri PU sudah disampaikan kepada presiden. Kemungkinan, Agustus terdapat reshuffle,” kata dia.
Senada dengan sumber lain, yang mengaku terdapat wacana perombakan kabinet pada Agustus. Dody dikatakan menjadi salah satu menteri yang berpotensi diganti.
“Penggantinya belum pasti. Biasanya berasal dari partai yang sama,” kata dia.
Tapi, kemungkinan bisa juga Kementerian PU tidak lagi dipimpin sosok dari Partai Demokrat sebagaimana Dody.
“Bisa juga partai yang sama tetap mendapat jatah menteri, tapi di pos lain. Itu bila presiden menilai Menteri PU lebih baik dari kalangan profesional atau dari ASN internal kementerian tersebut.”
Selain Dody, dia mengatakan ada satu menteri lainnya yang juga sedang terbelit skandal, berpotensi terkena reshuffle.
“Ada menteri dari kelompok lama. Pak Prabowo memang memberi waktu 2 tahun sejak dilantik untuk melihat apakah pekerjaannya baik atau tidak. Bila tidak baik, maka diganti,” kata dia.
Adapun Menteri PU Dody tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan bocornya dokumen rencana perjalanan dinas sang Menteri, Dody Hanggodo, ke Amerika Serikat, bola panas kini bergulir pada isu mutasi massal aparatur sipil nNegara (ASN) yang diduga berkaitan dengan insiden tersebut.
Gejolak di media sosial pecah saat dokumen bertanggal 29 Juni 2026 tersebar luas. Dalam surat tersebut, Dody dijadwalkan menghadiri High Level Meeting of the United Nations General Assembly on the Midterm Review of the New Urban Agenda di New York pada 13-19 Juli.
Dari sini, publik marah, bukan karena agendanya melainkan dicantumkannya nama istri dan anak menteri dalam rombongan tersebut.
Sejumlah akun di platform X dan Instagram menuding perjalanan ini sebagai aksi “aji mumpung”, bahkan mengaitkannya dengan perhelatan ajang olahraga internasional yang berlangsung di periode yang sama.
Pertanyaan besar mengenai sumber pendanaan—apakah menggunakan kantong pribadi atau APBN—pun mencuat deras.
Merespons kegaduhan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Apri Artoto, akhirnya angkat bicara.
Ia mengonfirmasi keaslian dokumen yang beredar, namun memberikan penjelasan dari sisi prosedur birokrasi.
“Surat itu memang dari saya sebagai Sekjen Kementerian PU. Itu adalah surat kelengkapan administrasi pengurusan visa. Jadi memang kegiatan itu dilakukan sifatnya tentatif,” kata Apri, Selasa 7 Juli 2026.
Apri menegaskan, penyertaan anggota keluarga dalam draf tersebut murni instruksi administratif dari Kementerian Luar Negeri guna penyatuan data visa.
Ia juga menjamin bahwa biaya keberangkatan istri dan anak Menteri Dody tidak akan membebani negara.
Meski demikian, sehari setelah klarifikasi tersebut, Menteri Dody justru memilih untuk membatalkan seluruh rangkaian kunjungan ke Amerika Serikat.
“Batal kalau ke Amerika,” kata Dody ketika meninjau Jembatan Enang-Enang yang diperbaiki warga secara mandiri di Bener Meriah, Aceh.
Tak hanya itu, Dody dikabarkan melakukan mutasi besar-besaran pejabat senior. Banyak pihak mengaitkan perombakan jabatan ini sebagai bentuk “pembersihan” atau hukuman terhadap pihak yang dianggap membocorkan dokumen perjalanan dinas menteri.
Namun, tudingan tersebut langsung ditepis oleh Dody Hanggodo. Sang Menteri berkilah, mutasi adalah hal lumrah dalam penyegaran organisasi.
Lebih mengejutkan lagi, ia mengungkap data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut adanya ribuan pegawai di instansinya yang terlibat masalah hukum dan disiplin.
Dody mengklaim ada sekitar 6.000 pegawai atau 15 persen dari total personel Kementerian PU yang terdeteksi melakukan aktivitas judi online.
Selain itu, 4.000 pegawai lainnya dilaporkan melakukan manipulasi atau kecurangan dalam sistem absensi elektronik.
“Bukan data saya ini, tapi data PPATK. Judol itu pidana,” tegas Dody.
Tak berhenti sampai di situ, muncul pula isu miring mengenai nepotisme yang menuduh keponakan Menteri Dody menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN.
Menanggapi ini, Dody mengambil langkah defensif yang unik dengan membuka sayembara berhadiah umrah sekeluarga bagi siapa saja yang bisa membuktikan tuduhan tersebut.
Discussion about this post