Suaranusantara.com- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa berlarutnya proses perdamaian Amerika Serikat dan Iran harus menjadi alarm bagi Indonesia untuk segera menerapkan kebijakan yang tepat, sehingga mampu mengatasi dampak yang terjadi.
“Ketidakpastian akibat konflik yang melibatkan penutupan Selat Hormuz mengharuskan Indonesia melakukan diversifikasi risiko geopolitiknya secara substantif,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Jalan Buntu Perdamaian Iran-AS dan Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia dan Dunia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (29/7).
Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan narasumber Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati, M.A. (Guru Besar Geopolitik Timur Tengah, Fisipol Universitas Gadjah Mada /UGM), Dr. Fahmy Radhi, M.B.A. (Pengamat Ekonomi Energi – Konsultan Ekonomi Energi SKK Migas dan Pertamina), dan Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D. (Pengamat Hubungan Internasional, Universitas Indonesia).
Selain itu, hadir pula Mohammad Faisal, Ph.D (Direktur CORE Indonesia) sebagai penanggap.
Lestari mengungkapkan bahwa konflik yang berlangsung sejak serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026 telah mengganggu jalur vital Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar seperlima minyak dan gas dunia.
Akibatnya, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harga minyak dunia melonjak 25%-30% di atas asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu mengingatkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel menambah beban APBN sekitar Rp6,8 triliun, sementara pelemahan rupiah Rp100 per dolar menambah beban sekitar Rp800 miliar.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong pemanfaatan penerapan politik bebas aktif dalam membuka berbagai peluang yang ada dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global.
Selain itu, Rerie berharap, para pemangku kepentingan dapat segera mengambil langkah-langkah antispatif untuk meredam dampak guncangan ekonomi global, sebagai bagian dari upaya menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi setiap warga negara.
Pengamat Hubungan Internasional UI, Shofwan Al Banna Choiruzzad berpendapat bahwa bahwa kondisi perang AS- Iran saat ini harap-harap cemas, karena setelah sempat berhenti, kedua negara kembali saling serang.
“Apakah kondisi ini menandakan perundingan menghadapi jalan buntu? Cara kita memahami perang sangat penting dalam memperkirakan akhir dari proses perundingan,” ujar Shofwan.
Dia berpendapat bahwa perang AS-Iran belum menghadapi jalan buntu. Karena, menurut Shofwan, saling serang itu bagian dari proses perundingan.
Masing-masing pihak yang bertikai, jelas dia, memiliki daya tawar dalam melakukan negosiasi terkait hal-hal yang sensitif.
“Saya menilai perundingan AS-Iran belum buntu karena berdialognya tidak di atas meja, dalam bentuk saling serang itu,” ujarnya.
Guru Besar Geopolitik Timur Tengah, Fisipol UGM
Siti Mutiah Setiawati menilai, Indonesia dalam posisi canggung menyikapi perang AS-Iran karena Indonesia dinilai sudah berpihak pada salah satu negara yang berkonflik.
Menurut Siti, ada kesulitan diplomasi yang penting dan harus segera diatasi, karena posisi Indonesia dinilai tidak netral oleh sejumlah pihak.
Menurut dia, perundingan AS-Iran tidak kunjung membuahkan perdamaian, karena pihak-pihak yang bertikai tidak komit dengan kesepakatan yang dicapai.
Siti berpendapat bahwa konflik AS-Iran adalah agresi AS atas wilayah kedaulatan Iran.
Menurut Siti, skema MOU adalah hasil perundingan yang rendah jika dibandingkan dengan Agreement (Persetujuan) dan Treaty (Perjanjian), sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat untuk menaati isi MOU, jika kedua belah pihak menginginkan perdamaian.
Pengamat Ekonomi Energi Fahmy Radhi berpendapat bahwa perang AS-Iran tidak berdampak secara langsung bagi Indonesia, tetapi menghasilkan dampak ikutan yang tidak terkendali.
Diakui Fahmy, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan krisis energi dunia, yang menyebabkan inflasi yang mengganggu perekonomian dunia.
Indonesia, ungkap Fahmy, memang belum menyatakan mengalami krisis energi, karena masih memiliki produksi minyak 600 ribu barel per hari.
Meski begitu, Fahmy menilai, kebijakan pemerintah RI saat ini belum mampu mengatasi dampak ikutan dari kenaikan harga BBM.
“Pemerintah harus benar-benar fokus dalam mengatasi sejumlah dampak tersebut,” ujar Fahmy.
Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, perang AS-Iran memperbesar tantangan dari sisi ekonomi sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Menurut Faisal menghadapi kondisi saat ini kita harus concern terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Dinamika perang AS-Iran, ujar dia, harus mendorong para pemangku kepentingan untuk menata kebijakan domestik yang adaptif dalam menyikapi dampak yang terjadi.
Menurut Faisal, kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan anggaran subsidi BBM lebih dari Rp300 triliun.
“Tanpa realokasi, refocusing, dan tambahan penerimaan negara, defisit APBN akan melampaui batas 3% dari PDB,” ujar Faisal.
Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan bahwa berbagai lembaga global dinilai sejumlah pakar sudah tidak berfungsi, dalam perundingan bilateral AS-Iran tidak saling menghormati, sehingga perang berpotensi berkepanjangan.
Namun, Saur menilai, di dalam negeri ada tanda-tanda berkemampuan keluar dari tekanan dampak kenaikan harga BBM, akibat perang berkepanjangan.
Yaitu, ujar Saur, dengan terjadinya peningkatan penjualan kendaraan listrik pada periode Juli 2026 sebesar 80,8%.
Jika dibandingkan dengan penjualan kendaraan secara umum, tambah dia, pangsa penjualan kendaraan listrik naik menjadi 18,3%.
“Tanda lainnya, terkait mundurnya Gubernur BI yang tidak berpengaruh apa-apa, dengan kata lain sepertinya kita mulai belajar ndableg, masa bodoh apa pun yang terjadi,” pungkas Saur. ***
Discussion about this post