SuaraNusantara.com-Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah memberikan tanggapan terhadap permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melunasi utang sebesar Rp 16 triliun kepada Perum Bulog.
Dalam konferensi pers mengenai PDB Kuartal III 2023 dan Stimulus Fiskal, yang diadakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Senin, 6 November 2023, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan pembayaran setelah audit BPKP.
“Mekanisme kami adalah kami melakukan pembayaran sesudah audit BPKP,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Senin, 6 November 2023.
Baca Juga:Â Ketidakpastian Global Meningkat, Ini Dampaknya Kata Sri Mulyani
Ia mengatakan bahwa Kemenkeu telah meminta BPKP untuk mempercepat proses audit terhadap Perum Bulog dengan harapan utang tersebut bisa segera dilunasi. Sri Mulyani yakin bahwa BPKP tidak akan menemui hambatan dalam proses audit Bulog. Ia juga menegaskan bahwa pengadaan beras impor dan operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog bisa didanai melalui dana perbankan, yang kemudian akan dibayarkan oleh Kemenkeu.
Sebelumnya, instruksi untuk melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dana tersebut diperlukan untuk berbagai keperluan, termasuk pengadaan beras impor dan biaya distribusi.
“Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp 16 triliun,” kata Airlangga usai menghadiri rapat penyaluran bantuan pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, pada hari ini, Senin, 6 November 2023.
Discussion about this post