Suaranusantara.com- Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menilai maraknya praktik pengoplosan beras bukan sekadar persoalan harga atau kualitas, tetapi juga menyangkut keamanan pangan nasional. Ia menekankan bahwa kasus ini harus dilihat sebagai ancaman serius bagi kesehatan publik.
Rokhmin menjelaskan, konsumen dirugikan secara ekonomi karena membeli beras yang seharusnya kualitas medium namun diberi label premium, sehingga harganya lebih mahal dari nilai sebenarnya.
Selain kerugian finansial, ia menegaskan ada risiko kesehatan karena beras premium memiliki standar mutu ketat, di antaranya kadar air maksimal 14 persen dan patahan butir tidak lebih dari 9 persen. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kualitas gizi dan keamanan pangan bisa menurun.
Ia menambahkan, pembahasan mengenai kedaulatan pangan tidak cukup berhenti pada jumlah produksi, melainkan juga harus memperhatikan mutu dan keamanan konsumsi masyarakat.
“Berbicara soal kedaulatan pangan, itu tidak hanya soal kuantitas produksi, tapi juga soal kualitas dan keamanan. Ini menyangkut nutrisi yang dikonsumsi masyarakat,” tegasnya.
Rokhmin juga menyoroti dampak beras oplosan terhadap petani. Menurutnya, praktik tersebut tidak membuat petani menikmati keuntungan dari margin harga yang ditarik dari konsumen. Justru, harga gabah tetap ditekan di angka Rp6.500 per kilogram, sedangkan harga beras di pasaran terus melambung.
“Petani tetap saja dirugikan. Padahal pemerintah mengklaim stok beras Bulog tertinggi dalam 57 tahun terakhir, tapi kenapa harga di pasar tetap naik? Ini aneh dan harus jadi perhatian,” ungkap Guru Besar IPB itu.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar stok beras yang diklaim tinggi tersebut bukan berasal dari gabah lokal, melainkan dari sisa impor pemerintahan sebelumnya yang jumlahnya mencapai sekitar 1,5 juta ton. Ia mendesak agar pemerintah bersikap jujur dan transparan dalam menyampaikan data kepada publik.
“Kita ini harus mendidik pemerintah agar jujur. Karena jujur itu sumber kebaikan, dan kalau tidak jujur, itu jalan menuju kehancuran,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Dalam kesempatan itu, ia mempertanyakan siapa pihak yang meminta Bulog menahan distribusi beras dari gudang, padahal kapasitas penyimpanan sudah penuh dan sebagian beras mulai rusak. Rokhmin menyebut adanya indikasi saling lempar tanggung jawab antara Bapanas, Bulog, dan Kementerian Pertanian.
“Kami sudah sidak ke beberapa gudang seperti di Jogja, Semarang, dan Karawang. Banyak beras yang mulai membusuk. Kami sudah minta sejak awal supaya segera dilepas ke pasaran, karena ini bukan uang APBN, tapi pinjaman komersial dari bank Himbara,” jelasnya.
Discussion about this post