Medan – SuaraNusantara
Mantan Ketua Bawaslu RI periode 2011 – 2012, Bambang Eka Cahya Widodo mengungkapkan tentang pendidikan paling rendah SLTA sebagai salah satu syarat calon peserta Pilkada, sudah tidak perlu diperdebatkan.
Menurut pendapatnya, dalam pengertian pasal 45 ayat (2) huruf d tersebut ijazah pendidikan terakhir adalah pendidikan tertinggi yang dilaporkan oleh calon yang bersangkutan. Meskipun ada kata-kata “paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat” maknanya adalah setidak-tidaknya calon yang bersangkutan lulus sekolah lanjutan tingkat atas.
“Sehingga jika calon memiliki gelar sarjana atau magister atau bahkan doktor ,maka ijazah yang diperlukan untuk memenuhi syarat adalah ijazah dari jenjang pendidikan tertinggi,” kata Bambang saat memberikan keterangan sebagai saksi ahli pada sidang gugatan JR Saragih melawan komisioner KPU Sumut yang digelar di ruang musyawarah Bawaslu Sumut Jalan H Adam Malik Medan, Minggu (25/2/2018).
Sementara pada pasal 4 ayat (1) poin c Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017, lanjut Bambang, ketentuan yang mengatur syarat calon berbunyi berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Sementara ketentuan di pasal 42 ayat (1) huruf p, mengatur persyaratan yang harus dikumpulkan adalah fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c.
Dia menjelaskan, pengaturan PKPU No. 3 Tahun 2017 pasal 42 ayat (1) huruf p secara teknis menghilangkan ketentuan yang sangat penting dari UU No.10 tahun 2016 yaitu kata-kata “pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”. Juga mengganti kata ”pihak” yang berwenang dengan kata-kata “instansi” yang berwenang.
Hilangnya kata “pendidikan terakhir” pada PKPU No. 3 tahun 2017 dan PKPU No. 15 Tahun 2017 sebenarnya mengubah makna dan maksud dari ketentuan pasal 45 UU No. 10 tahun 2016. Jika kata-kata “pendidikan terakhir” itu digunakan maka yang menjadi persyaratan adalah “pendidikan tertinggi” yang dimiliki calon, sehingga yang perlu diverifikasi adalah ijazah “pendidikan terakhir”.
“Menurut pendapat saya karena PKPU berkedudukan hukum lebih rendah dari UU, maka sebaiknya pengambilan keputusan terkait masalah ini mengacu pada UU No. 10 tahun 2016. Selanjutnya PKPU No.15 tahun 2017 sebaiknya segera diperbaiki untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU No. 10 tahun 2016,” katanya.
Penulis: ingot simangunsong
