Kota Tangerang – Ribuan buruh menggelar aksi demontrasi menuntut diberlakukannya kenaikan UMK ditahun depan agar ditetapkan berdasarkan komponen hidup layak di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (8/11/2018).
Dalam orasinya para buruh mendesak Wali Kota Tangerang agar memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi agar dapat menetapkan kenaikan upah buruh sebesar 25.77 % dari upah tahun 2018 yakni sebesar Rp. 4.505.312.
Maman Nuraman, koordinator aksi mengaku, angka tersebut setelah sebelumnya dilakukan survey dibeberapa pasar tradisional yang ada di kota Tangerang yakni pasar Anyar, Malabar dan Ciledug.
“Kebijakan yang ada melalui peraturan Menaker, ada beberapa daerah yang dikhususkan untuk memenuhi hidup layak, kota Tangerang seharusnya menjadi representasi menjadi upah minimum di kota Tangerang,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan dilokasi para buruh yang ditemui Ivan Yudhianto, asisten daerah III mengaku kecewa lantaran ketidak hadirkan Wali Kota Tangerang.
Pihaknya mengaku akan terus bertahan disekitaran Pusat Pemerintahan Kota Tangerang hingga dapat menemui langsung walikota kendati telah diberikan pemahaman jika Wali Kota Tangerang saat itu sedang berada di luar kota.
“Kami hanya ingin pastikan kita ingin ketemu walikota yang notabene yang harus pro terhadap pekerja, ketika bicara otonomi daerah, walikota wajib mengedepankan kepentingan warganya,” ucapnya.
Dalam aksinya para buruh juga mendesak walikota Tangerang Arief R Wismansyah memenuhi janji politiknya yang didalamnya akan mensejahterakan buruh.
“Kita tidak mau surat rekomendasi ini dititipkan, kami mau menyerahkan langsung surat rekomendasi ini kepada walikota, kita akan Boikot Pak Arief,” tukasnya. (ahmad/nji)
