Kota Tangerang – Warga RT 02 RW 01 Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang menuntut keadilan pemerintah terkait ganti rugi pembebasan lahan proyek Tol Kunciran-Bandara, Selasa (11/6/2019).
Sambil membentangkan poster berisi tuntutan, aksi warga yang turut diikuti anak-anak tersebut menduduki alat berat yang berada di Jalan Husein Sastranegara, Jurumudi Baru.
“Kami tidak menghalang-halangi program pemerintah. Tetapi, kami tidak sama sekali diajak musyawarah, tolong jadikan kami ini manusia selayaknya,” kata Edi Muluadi salah seorang warga kepada wartawan.
Dia bersama 27 kepala keluarga lainnya yang terkena dampak proyek tol mengaku akan tetap bertahan hingga nilai ganti rugi dirasa sesuai.
“Paling tidak kami bisa membeli tanah atau rumah. Kami ditawarkan oleh pemerintah per meter Rp2,6 juta, kalau dihitung-hitung itu tidak bisa beli rumah, masa kami harus tinggal di kolong jembatan. Tolong manusiakan kami,” tegas Edi.
Warga sepakat jika nilai ganti rugi Rp6,5 juta per meter. Apalagi menurutnya, warga tidak sama sekali diberikan ruang menyampaikan aspirasi.
“Tolonglah pemerintah, kami minta ganti rugi yang layak. Kami seakan diatur sedemikian rupa sehingga tidak bisa berbicara,” tuturnya.
Nur Mawadi, kuasa hukum warga mengatakan, pihaknya sudah menempuh pengadilan negeri tingkat pertama sampai kasasi. Namun, dikalahkan.
“Jalur pengadilan negeri dikalahkan karena dengan alasan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, 14 hari kerja keterlambatan. Kami sudah ajukan kembali,” jelas Nur.
Pihaknya juga sudah menyampaikan kepada Komnas HAM, Ombudsman dan DPR RI. Namun saat ini, pihaknya masih menunggu laporan selanjutnya.
“Kami belum menerima respon positif. Dari Komnas HAM sudah menyurati termohon satu hingga lima tapi belum ada jawaban juga.
“Sebenelarnya perkara ini sudah berjalan dari tahun 2013. Jadi ada yang janggal di sini kenapa proyek rel kereta api lebih cepat daripada kasus pembebasan lahan Tol Kunciran-Bandara ini,” tandas dia.(ahmad/and)
Discussion about this post