MUI Kota Tangerang Sayangkan Laporan Kemenkum HAM

Kota Tangerang – Kemenkum HAM melaporkan Wali Kota Tangerang Arief ke Polres Metro Tangerang dengan dugaan penggunaan lahan tanpa izin.

Lahan yang dimaksud adalah lahan yang dibangunkan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perizinan yang keduanya terletak di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Menanggapi hal itu, Ketua MUI Kota Tangerang KH. Edi Junaedi Nawawi menyayangkan laporan yang menurutnya tak sepatutnya dilakukan Kemenkum HAM.

Karena menurut Edi, gedung tersebut dibangun pada masa kepemimpinan Wahidin Halim (WH) yang saat ini telah menjadi Gubernur Banten.

“Sangat menyayangkan adanya laporan polisi tersebut, karena yang membangun gedung MUI waktu itu Pak WH, bukan Pak Arief,” ujar Edi saat dikonfirmasi lewat telepon selulernya, Rabu (17/7/2019).

Saat proses pembangunan tersebut, WH telah menyurati Kemenkum HAM untuk meminta izin pembangunan, namun tak kunjung mendapat respon positif.

“Padahal gedung itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan umat, karena memang kebutuhan gedung MUI saat itu mendesak, akhirnya dibangun saja tapi tetap mengirimkan surat pemberitahuan ke Kemenkum HAM,” ungkapnya.

Ia pun telah membicarakan perihal legalitas tanah yang dibangun gedung MUI tersebut ke Gubernur Banten, agar diberikan rekomendasi kepada Kemenkum HAM untuk segera diserahterimakan.

“Kalau Pak Arief membutuhkan MUI untuk menghadap Gubernur Banten atau Kemenkum HAM kami tentu siap, karena memang selama ini kami merasa berkantor di MUI itu numpang, di sana juga banyak berkantor lembaga-lembaga umat lainnya dan tentu itu dibutuhkan,” jelasnya.(aul/and)