Anies Baswedan Sindir Penguasaan Tanah dan Janji Perubahan Kebijakan Pertanahan

SuaraNusantara.com – Calon Presiden Anies Baswedan menyampaikan sindiran terkait penguasaan tanah oleh segelintir orang dan pengusaha dalam dialog dengan petani di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Anies menyoroti ketidakadilan dalam pemberian izin usaha, khususnya terkait perkebunan kelapa sawit.

Dalam pertemuan dengan petani, Edi mengungkapkan konflik tanah yang berlarut-larut di wilayahnya terkait tanah pertanian yang masuk dalam register 38. Edi menyampaikan bahwa keluarga petani telah tinggal di sana selama puluhan tahun namun dilarang bertani di tanah tersebut.

Anies memberikan tanggapannya, “Tapi negara ini lucu, baik sama yang makmur, tetapi tidak baik bagi yang miskin. Itu tanah ribuan hektar diberikan kepada beberapa orang amat mudah. Ini tanah register kan dipakai secukupnya sangat sulit.”

Baca Juga: Lagi! Prabowo Subianto Tanggapi Komentar Anies Baswedan, Hari Ini Saya Dapat 99

Anies dengan tegas menyatakan ketidaksetaraan dalam pemberian izin usaha, terutama terkait kebun kelapa sawit. “Kenapa sangat sulit (izin) kepada petani? Kan nggak akan hilang tanahnya,” ujarnya.

Dalam janji kampanyenya, Anies Baswedan menyatakan akan mengubah kebijakan terkait pertanahan jika terpilih sebagai presiden. Dia membagikan pengalaman saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, mengatasi konflik agraria antara warga dengan BUMN yang mendapatkan aset tanah dari perusahaan Belanda.

“Perusahaan Belanda itu lalu diubah menjadi BUMN saat Indonesia merdeka. Nah, perusahaan Belanda itu beli atau ngambil? Ya ngambil. Apa gunanya merdeka kalau begitu,” tutur Anies. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anies memutuskan memberikan IMB kolektif agar warga bisa mengurus air, listrik, dan izin usaha secara bersama-sama. (Alief)