Suaranusantara.com- Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto muncul perdana usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, mantan kader PDIP yang masih buron.
Hasto Kristiyanto dalam kemunculannya ini memberikan pernyataan yang di mana menyinggung nama Presiden ke 1 RI, Soekarno atau Bung Karno.
Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa apa yang dialami Bung Karno dulu sama seperti dirinya yang kini ditetapkan sebagai tersangka.
Hasto mengatakan demikian sebab, dirinya menyadari akan resiko-resiko yang diterimanya ketika gencar mengkritisi soal demokrasi harus ditegakkan, suara rakyat tidak tidak bisa dikebiri dan negara hukum tidak bisa dimatikan.
“Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi,” ucapnya pada Kamis 26 Desember 2024.
Dia pun mengutip pernyataan Bung Karno, yang tertulis di dalam buku Cindy Adams.
Kata Hasto demi rakyat Bung Karno rela masuk penjara dan itu merupakan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita.
“Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia Merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” kata Hasto.
Kata Hasto, PDI Perjuangan harus bisa menghadapi tembok tebal kekuasaan.
“Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” kata Hasto.
Ketua IM57+ Lakso Anindito pun menanggapi pernyataan Hasto yang menyinggung nama Bung Karno.
Kata Lakso, pernyataan Hasto itu tak perlu ditanggapi serius, anggap saja Sekjen PDI Perjuangan itu tengah berhalusinasi.
“Menurut saya, pernyataan Hasto Kristiyanto tidak perlu ditanggapi dengan serius karena seakan sedang berhalusinasi. Publik di Indonesia sudah sangat mafhum bahwa dari alasan penetapan tersangka pun sudah berbeda jauh,” kata Lakso, Jumat 27 Desember 2024.
Kasus Hasto dan Bung Karno ini sangat jauh berbeda. Di mana Sekjen PDI Perjuangan terkena kasus korupsi.
Sedangkan Presiden ke 1 RI Soekarno menentang penjajah. Jelas kasusnya berbeda jauh.
Seharusnya, Hasto kata Lakso haruslah belajar dari Bung Karno yang menentang korupsi bukan malah mempersamakan.
“Hasto karena terkait kasus dugaan korupsi pengaturan kursi di DPR, sedangkan Bung Karno karena menentang penjajahan. Justru sikap anti korupsi dari Bung Karno yang seharusnya menjadi inspirasi Hasto bukan malah mempersamakan,” ujarnya.
Kemudian, Lakso mengungkit soal kasus suap oleh Harun Masiku terjadi pada tahun 2020.
Saat itu, terjadi operasi tangkap tangan (OTT) KPK, namun Harun Masiku sampai saat ini belum ditemukan, sementara eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDIP Saeful Bahri telah menjadi tersangka.
“Soal demokrasi dan perlawanan terhadap penguasa, Hasto harus ingat bahwa pada fase OTT sampai dengan saat pecahnya PDI P dengan Joko Widodo, sekuat apa pengaruh yang dimainkan sehingga membuat bahkan penyelidik KPK yang melakukan OTT saat itu tidak dapat menjalankan fungsinya. Bahkan, penyidik yang akan melakukan penangkapan pun dipecat dari KPK,” katanya.
Bagi Lakso, ingatan publik tidaklah pendek. Baginya, Kasus Hasto itu harus jadi peringatan kepada seluruh aktor politik.
“Janganlah melakukan intervensi negatif dalam kerja penegak hukum. Kekuasaan tidak ada yang abadi dan itulah mengapa penegakan hukum harus independen,” ujarnya.


















Discussion about this post