Suaranusantara.com – Nama Prabowo Subianto terus menjadi sorotan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di media asing, terutama sejak terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada Februari 2024.
Berbagai kebijakan dan langkah politiknya menarik perhatian luas, mulai dari debat capres, isu kebebasan pers, hingga latar belakang kontroversialnya.
Debat Capres 2024: Kecaman atas Pernyataan Kontroversial
Debat final capres pada 5 Februari 2024 menjadi salah satu momen yang menonjol dalam perjalanan politik Prabowo. Media asing seperti AFP melaporkan kecaman terhadap Prabowo atas pernyataannya dalam debat.
Dalam artikel berjudul “Indonesia presidential front runner draws fire in final debate”, AFP menyoroti respons negatif terhadap jawaban Prabowo tentang hak-hak perempuan dan kecerdasaan pemilih.
Prabowo juga dikritik oleh lawan politiknya, Ganjar Pranowo, yang menyindir kebijakan “internet gratis” sebagai strategi populis yang mengabaikan prioritas kebutuhan rakyat. Kritik tersebut mencerminkan ketatnya persaingan dalam Pilpres 2024.
Ketidakhadiran dalam Acara Kebebasan Pers
Hanya beberapa hari menjelang pemilu, Prabowo mendapat sorotan negatif karena absen dalam acara kebebasan pers yang diselenggarakan menjelang Hari Pers Nasional.
Reuters melaporkan bahwa dua calon presiden lainnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, hadir dan berjanji untuk memperkuat kebebasan pers di Indonesia.
Ketidakhadiran Prabowo memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang komitmennya terhadap kebebasan demokrasi.
Isu ini menjadi salah satu perhatian utama dalam narasi global tentang masa depan demokrasi di Indonesia.
Dugaan Kasus HAM Masa Lalu
Latar belakang Prabowo sebagai mantan komandan Kopassus kembali diangkat oleh media asing seperti The Guardian.
Media ini menyoroti kemenangan Prabowo sebagai presiden sebagai “babak kelam” dalam sejarah Indonesia, mengingat keterlibatannya dalam dugaan pelanggaran HAM, termasuk kasus penculikan aktivis pada 1998.
Usman Hamid, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, menyerukan perlunya akuntabilitas atas pelanggaran masa lalu.
Meskipun isu ini terus dibahas, banyak pendukung Prabowo menganggap hal tersebut sudah selesai secara hukum dan politik.
Kepemimpinan Pasca Pelantikan
Setelah resmi dilantik pada 20 Oktober 2024, fokus beralih pada gaya kepemimpinan Prabowo. Artikel di Channel News Asia yang ditulis oleh Yanuar Nugroho memprediksi tantangan besar yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo, termasuk reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah formasi Kabinet Prabowo, yang diperkirakan akan lebih besar dari Kabinet Jokowi. Hal ini menuai kritik karena dianggap berpotensi tidak efisien.
Tantangan di Masa Depan
Sorotan media asing terhadap Prabowo mencerminkan perhatian internasional terhadap dinamika politik Indonesia.
Kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Prabowo dalam beberapa tahun mendatang akan menjadi indikator sejauh mana ia mampu menjawab tantangan domestik dan global, serta memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia.
Discussion about this post