Suaranusantara.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga mencapai 0 persen di tahun 2026.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyaraka, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai mengadakan rapat bersama 43 kementerian dan lembaga, Jumat (14/3/2025).
“Rapat ini menindaklanjuti instruksi presiden agar penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga 0% paling lama tahun 2026,” kata Cak Imin, Jumat (14/3/2025).
“Kemiskinan yang berjumlah hampir 25 juta yakni 24,8 juta itu sejumlah 8,7 persen dari jumlah penduduk kita, itu pada tahun 2029 maksimal hanya 4,5 persen. Syukur-syukur bisa lebih turun lagi jumlah presentase kemiskinan kita,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi harapan agar setiap program penanggulangan kemiskinan bisa tepat sasaran.
“Kami juga rapat panjang tadi termasuk yang paling penting Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional kita gunakan sekaligus kita jaga validasinya terus-menerus agar seluruh program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran,” ucapnya.
“Misalnya pak Ara punya banyak program BSPS, Rumah Subsidi itu agar tepat sasaran ke orang yang memang betul-betul membutuhkan dan berhak menerima bantuan. Begitu juga bantuan-bantuan lain,” tambah Cak Imin.
Tujuannya, kata politisi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) ini, agar dua program utama yang ada di APBN yakni meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi beban pembiayaan masyarakat dapat tercapai.
“Jadi ada yang kita bantu supaya daya belinya meningkat, ada yang kita bantu supaya dia terkurangi beban pembayarannya termasuk listrik, rumah dan lain-lain. Itu akan kita tindaklanjuti dalam rapat terdekat semua kementerian lembaga yang memiliki bantuan sosial langsung kepada masyarakat dalam berbeda sektor itu akan kita koordinasikan sehingga benar-benar tepat sasaran,” kata Cak Imin.
Discussion about this post