Perselisihan Purbaya vs KDM Soal Anggaran Jabar Rp 4,17 Triliun, Syahganda Sebut Sosok Ini Jadi yang Harus Bertanggung Jawab

Suaranusantara.com- Perselisihan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) terkait anggaran Jabar Rp.4,17 trilun mengendap di bank mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan.

Syahganda mengatakan ada sosok yang paling bertanggung jawab atas perselisihan yang timbul lantaran adanya beda pendapat soal anggaran Jabar Rp.4,17 triliun yang mengendap di bank antara Purbaya vs KDM.

Syahganda berujar KDM selaku yang memimpin Jabar hanya membela diri terkait anggaran mengendap. Sebab, menurut KDM memang tidak ada dana mengendap.

Sementara, Purbaya mendapat data itu dari bank central yakni Bank Indonesia (BI).

“KDM (Dedi Mulyadi/Gubernur Jabar) memang membela diri bahwa tidak ada dana mengendap. Tapi Pak Purbaya kan base on data, data yang dia omongkan diterima dari bank sentral, Bank Indonesia,” kata Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan dikutip Senin, 27 Oktober 2025.

Kata Syahhanda, data yang diperoleh Menkeu itu juga dinilai bukan main-main karena sudah disinkronkan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Data itu juga dicocokkan dengan Mendagri. Mendagri juga melihat (data) itu. Sesama menteri kan pasti sinkronisasi data,” sambung Syahganda.

Melihat kedua belah pihak saling adu kebenaran, Syahganda melihat pihak yang paling bertanggung jawab adalah BI.

“Kalau bisa diklarifikasi, ya BI di sini bertanggung jawab tentang angka yang disebutkan. Kenapa angka yang di Pak Purbaya dan Mendagri berbeda dengan yang di KDM?” jelas Syahganda.

Secara kedudukan, Syahganda menilai apa yang dilakukan Menkeu Purbaya dengan mengungkap pengendapan dana di 15 daerah itu sudah benar.

“Pak Purbaya enggak salah, karena dia ngomong secara umum, dia nggak mau ada uang menganggur. Kita harus lihat juga hierarki, bahwa Menkeu adalah bendahara negara dan dia tangan kanan presiden untuk urusan keuangan. Dia memang harus melakukan itu (mengungkap ke publik),” pungkas Syahganda