Anies Baswedan: Desentralisasi dan Otonomi Daerah Harus Diperkuat, Bukan Dilemahkan

Suaranusantara.com – Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan, mengangkat isu desentralisasi dan otonomi daerah dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada hari Rabu (22/11).

Ia mengkritik hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak harmonis dan tidak adil. Ia juga berbagi pengalaman sebagai gubernur Jakarta yang tidak pernah mendapat penilaian objektif dari pemerintah pusat.

Anies menyoroti beberapa contoh ketimpangan antara pusat dan daerah, seperti urusan tambang yang ditarik ke pusat, sementara urusan stunting dan pendidikan yang bermasalah dibiarkan ke daerah.

Akibatnya, daerah kehilangan sumber pajak dan tidak mendapat dukungan yang memadai.

“Kenapa urusan stunting yang bermasalah tidak ditarik ke pusat? Kenapa pendidikan yang bermasalah tidak ditarik ke pusat? Tapi yang ditarik ke pusat apa? Tambang ditarik ke pusat,” ujarnya.

Anies menegaskan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah harus diperkuat, bukan dilemahkan.

Ia menawarkan solusi agar pemerintah pusat memberikan pedoman, ukuran, insentif, dan disinsentif yang jelas bagi daerah. Ia juga meminta agar pemerintah pusat memberikan penilaian terbuka terhadap kinerja daerah.

“Jadi usul kami tetap pertahankan desentralisasi, pertahankan otonomi daerah. Tapi dari pusat diberikan petunjuk, guideline, ukuran. Yang harus dikerjakan seperti apa, kalau gagal disinsentifnya apa, kalau berhasil insentifnya apa,” paparnya.

Anies mengeluhkan bahwa selama ini ia sebagai gubernur tidak pernah mendapat catatan dan penilaian dari pemerintah pusat.

Ia merasa tidak ada parameter yang objektif untuk menilai kesehatan, pendidikan, dan investasi di Jakarta. Ia berharap hal ini bisa berubah di masa depan.

“Saya sebagai gubernur enggak dikasih catatan kesehatan apa, pendidikan apa, investasi apa. Enggak dapat penilaian itu. Jadi kami tidak dapat penilaian objektif,” tutup Anies.