Dasco Soal Penulisan Ulang Sejarah: Jangan Menuduh untuk Kepentingan Penguasa

Suaranusantara.com- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespon soal adanya rencana penulisan ulang sejarah yang digagas oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Dalam responnya, Dasco meminta kepada seluruh pihak berspekulasi adanya kepentingan penguasa di balik adanya rencana penulisan ulang sejarah.

“Kita kan enggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh,” kata Dasco ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 24 Juni 2025.

Hal ini dikarenakan, dalam penulisan ulang sejarah tentu masih dalam pengawasan Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi urusan kebudayaan.

“Kan itu baru nanti akan didalami oleh Komisi X. Nah, setelah didalami, baru diambil kesimpulan,” ujarnya.

Dasco pun meminta untuk jangan mengambil kesimpulan terlalu dini.

“Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut, Dasco mengatakan Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon dalam waktu dekat, buntut pernyataannya yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.

“Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan di DPR. Saya pikir itu bagus untuk meng-clear kan (menjernihkan) hal-hal yang kemudian menjadi informasi bagi masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengatakan Komisi X DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat DPR RI kembali membuka masa sidang baru.

Hal itu dilakukan guna meluruskan wacana yang berkembang di publik terkait penulisan ulang sejarah Indonesia, termasuk diantaranya terkait pernyataannya soal peristiwa pemerkosaan pada Tragedi Mei 1998.

“Kami ada rencana akan raker setelah masa sidang di buka untuk meluruskan wacana yang berkembang di publik, tentu pada saat raker, salah satu yang akan kami pertanyakan adalah hal tersebut,” kata dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa 17 Juni 2025.

Dia memandang pernyataan Fadli Zon terkait kasus perkosaan pada Tragedi Mei 1998 berpotensi melukai hati para korban dan merendahkan upaya pemulihan yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade