Suaranusantara.com- Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi serius bencana alam yang melanda berbagai daerah di Indonesia. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengingatkan pemerintah untuk bertindak cepat dalam merespons situasi darurat serta memperhatikan kebutuhan warga yang terdampak.
Menurutnya, negara tidak boleh abai saat warganya menghadapi bencana. Ia menilai, selain mengevakuasi korban, pemerintah juga harus menjamin ketersediaan logistik, tenda pengungsian, dan pelayanan kesehatan.
“Atas nama DPR, saya menyampaikan keprihatinan atas sejumlah bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air. Negara harus hadir saat warganya mengalami bencana,” kata Puan, dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2025).
Hujan deras pada awal Juli 2025 menyebabkan banjir di sejumlah wilayah, terutama Jabodetabek, NTB, dan Sulawesi. Di Jabodetabek, banyak rumah terendam air hingga menyebabkan warga mengungsi. Di Lombok Barat dan Mataram, banjir merenggut dua nyawa akibat sengatan listrik. Selain itu, arus air deras juga menyebabkan kendaraan hanyut dan rumah rusak parah.
Di wilayah Sulawesi, banjir melanda beberapa kabupaten, termasuk Polewali Mandar dan Bone. Banjir bandang juga terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan, akibat hujan intens pada dini hari.
Puan menyerukan agar informasi dari pemerintah daerah terus diperbarui dan langkah antisipatif diterapkan untuk melindungi warga. Ia meminta masyarakat tetap waspada akan kemungkinan bencana lanjutan dan mengikuti arahan petugas lapangan.
“Kami mengajak seluruh warga untuk segera melaporkan kejadian kedaruratan dan mengikuti instruksi dari petugas demi keselamatan bersama,” tutur Puan.
Selain banjir, tanah longsor dilaporkan di Tanggamus (Lampung), Sinjai (Sulsel), serta Bandung Barat dan Bogor (Jabar). Puluhan rumah warga, jembatan penghubung, serta fasilitas umum mengalami kerusakan. Di beberapa lokasi, longsor mengakibatkan korban jiwa maupun luka berat.
Puan menyampaikan apresiasi atas kecepatan sejumlah instansi dalam merespons bencana. Namun, ia menilai upaya penanganan seharusnya lebih dari sekadar reaksi cepat. Ia mendorong agar pendekatan penanggulangan bencana dimasukkan dalam kerangka pembangunan nasional yang lebih sistematis.
Menurutnya, sistem penanganan harus mampu menjangkau kelompok rentan, mengidentifikasi potensi penyakit menular, dan memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi secara layak di lokasi pengungsian.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi antar lembaga, baik pusat maupun daerah, termasuk dukungan dari DPR dan masyarakat sipil. Puan berharap agenda penanganan bencana dapat dikelola secara lintas sektor agar lebih efektif menghadapi tantangan perubahan iklim.
“Harus ada sistem yang bergerak ke lapangan, menyisir kelompok rentan, mendeteksi potensi penyakit menular, dan menjamin semua pengungsi mendapat perlindungan yang layak, termasuk akses air bersih, makanan bergizi, dan tempat tidur yang aman,” papar Puan.
Penutupan Puan dalam pernyataannya menyoroti pentingnya membangun kota yang tahan bencana, sistem drainase yang adaptif, serta masyarakat yang siap menghadapi bencana melalui informasi dan pendidikan yang memadai.
Discussion about this post