Soal Kemungkinan Gibran Akan Berkantor di Papua, Mendagri Tito Sebut Tak Menetap

Suaranusantara.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespon soal Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang kemungkinan akan berkantor di Papua.

Hal itu sebelumnya diutarakan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM.

Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua.

“Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujarnya dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli 2025.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, nantinya Gibran tidak akan stay di Papua.

“Setahu saya tidak (stay),” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.

Tito mengatakan kebijakan Wapres berkantor di Papua diatur di dalam Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus Papua.

Wapres berperan sebagai Kepala Badan Percepatan Pembangunan Papua. Wapres ke-13 RI, Ma’ruf Amin, pernah mengemban jabatan itu.

“Di dalam undang-undang, disebut waktu itu Wapres. Itu Wapres-nya Pak Ma’ruf Amin. Sudah sering kita rapat beberapa kali,” ujar dia.

Dalam proses eksekusi di lapangan, terdapat Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Namun, Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua belum ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam proses eksekusi di lapangan, terdapat Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Namun, Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua belum ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Nah yang ini belum ditunjuk, siapa Badan Eksekutif-nya. Setelah itu, ada perwakilan tokoh. Dari tiap-tiap provinsi ada satu tokoh. Itu yang bukan birokrat, bukan partai politik. Tokoh, ada yang tokoh agama dan lain-lain yang menjadi anggota dari Badan Eksekutif,” jelas dia.

Dalam kesempatan itu, Tito juga membenarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyiapkan kantor di Papua. Namun, bukan spesifik kantor Wapres.

“Memang kantornya itu nanti akan disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, di gedung Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ada berapa lantai itu, tower. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres,” ucap dia.