Suaranusantara.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan sikap pemerintah setelah melakukan diskusi dengan Ketua Umum Partai Politik (Parpol) serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI di Istana Negara, Minggu (31/8/2025), sebagai respons demonstrasi yang terjadi di Indonesia pekan ini.
Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas politik sekaligus menghormati aspirasi rakyat.
Berikut sejumlah poin utama yang disampaikan:
Menghormati Kebebasan Berpendapat
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sepanjang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, distabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” kata Prabowo.
Tindak Tegas Pelanggaran Aparat
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan menindak setiap pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi.
“Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat, aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” ucapnya.
Minta DPR Cabut Sejumlah Kebijakan Kontroversial
Prabowo meminta DPR RI segera mencabut beberapa kebijakan yang menimbulkan polemik, termasuk penghapusan sejumlah tunjangan dan pemberlakuan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR.
“Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tutur Prabowo.
Discussion about this post