Suaranusantara.com- Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria mengungkap alasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia ikut rapat penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait ojek online (ojol) yang dipimpin DPR RI.
Adapun Perpres ojol itu berisikan soal tarif ojol untuk angkutan barang dan makanan/minuman, serta Kementerian UMKM sebagai pihak yang mengawasi perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan perusahaan aplikator.
Hadir dalam rapat penyusunan Perpres ojol di antaranya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mengatur tarif ojol untuk angkutan orang, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dony mengatakan Danantara turut serta dalam rapat guna memberikan pandangan industri atau bisnis.
“Kita hanya memberikan visi, pemahaman berkaitan dengan bisnis ini, sehingga Perpres yang dibuat komprehensif kan. Karena ini kan banyak ekosistem yang terkait di dalam bisnis ini kan, industri ini,” ucap Dony di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2026.
Dalam kesempatan itu, Dony membantah tegas terkait keterlibatan Danantara dalam rapat itu sebagai pemegang saham perusahaan aplikator.
Dia memastikan, pihaknya hanya memberikan pandangan dari kacamata bisnis.
“Oh bukan, tapi sebagai, lebih kepada narasumber memberikan visi, industri ini seperti apa bisnisnya. Dari, berdasarkan kacamata bisnis,” kata Dony.
Sementara itu, sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada 1 Mei 2026 mengatakan Danantara menjadi pemegang saham perusahaan aplikator
Hal itu dia beberkan dalam pertemuan dengan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day 2026).
Awalnya, Dasco membahas soal hak-hak mitra pengemudi ojol dan taksi online yang telah diperbaiki pemerintah melalui Perpres Nomor 27 tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.
Pada Perpres tersebut, tertuang aturan pengemudi transportasi online harus mendapat BPJS Kesehatan hingga potongan aplikator 8 persen.
“Sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan, tapi pasti. Karena ini menyangkut sistem dan lain-lain. Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10, ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen dari yang dikumpulkan,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 1 Mei 2026.
Dasco juga menanggapi tuntutan para buruh terkait status para pengemudi ojol dan taksi online. Menurutnya, hal itu sedang dibahas pemerintah, melihat saat ini posisi pemerintah melalui Danantara telah mengambil saham aplikator.
“Nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk. Karena pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, untuk mengambil bagian saham,” tutur Dasco.
Sesudah pertemuan itu, Dasco memberikan keterangan bahwa saham yang dibeli Danantara adalah saham Gojek.
“Sementara masih Gojek,” tutur Dasco.
Dasco mengatakan, Danantara melakukan pembelian saham Gojek secara langsung, bukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, saat ini BUMN, yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui anak usahanya, Telkomsel mengantongi 23,7 miliar saham PT Gojek Tokopedia Tbk (GoTo). Adapun jumlah tersebut setara 2 persen dari saham yang beredar.
“(Langsung) Danantara,” ucap Dasco.
Meski begitu, Dasco tak mengetahui secara rinci sejak kapan Danantara masuk sebagai pemegang saham Gojek.
“Saya enggak tahu efektifnya sejak kapan, tapi kan sudah masuk akhirnya,” ujarnya.
Discussion about this post