Suaranusantara.com- Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh jajaran terkait untuk bisa menertibkan spanduk-spanduk promosi yang terpasang di jalan-jalan.
Hal ini dikarenakan mengganggu keindahan tata kota dan membuat jadi tidak nyaman dengan keberadaan spanduk promosi. Sebab, nantinya, spanduk-spanduk itu hanya berujung menjadi sampah.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di hadapan kepala daerah dan provinsi dalam acara Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan di Balikpapan, Kamis 3 September 2026.
Kata Tito, dirinya sempat rapat dengan Prabowo. Presiden, kata Tito, ingin pusat dan Pemda bergerak untuk membuat kota jadi bersih serta indah.
“Dia juga menyoroti masalah spanduk-spanduk untuk promosi gambar-gambar itu membuat tidak nyaman, tidak indah,” ujar dia.
Spanduk promosi semacam itu yang terbuat dari kain atau berbahan PVC hanya akan berakhir menjadi sampah.
“Ini bisa ditertibkan, ini bisa. Dengan perda juga bisa,” imbuh Tito.
Tito lantas membandingkan pemasangan spanduk di daerah-daerah dengan situasi di negara-negara maju. Menurutnya, tak ada spanduk bergambar berkibar-kibar di jalanan atau tempat umum lain di negara-negara maju.
Mereka sudah mulai menggunakan video tron yang pemasangannya diatur oleh pemerintah.
Di kesempatan itu, Tito juga menerangkan pemerintah pusat mendorong pemda agar mengoptimalkan pengelolaan sampah dari hulu termasuk rumah tangga hingga hilir. Sampah-sampai itu mestinya bisa di-reduce, recycle, dan reuse.
“Ini banyak sebenarnya daerah-daerah yang mengerjakan. Tapi, ada juga yang cuek,”ujar dia.
Selain itu, pemerintah juga mendorong gerakan bersih-bersih agar menjadi kebiasaan sehingga lingkungan yang aman dan asri bisa tercipta.
Persoalan lingkungan ini juga menjadi salah kategori dalam ajang penghargaan Pemda Berprestasi yaitu Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Kategori tersebut dimenangkan oleh Tana Tidung untuk tingkat kabupaten, Bontang untuk tingkat kota, dan Kalimantan Selatan untuk tingkat provinsi.
Ajang penghargaan ini digelar Kemendagri sebagai apresiasi terhadap pemerintah daerah yang menjalankan program berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan baik. Kementerian menunjuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai penyelenggara.
Tercatat ada 32 terdiri dari pemkab, pemkot, dan pemprov yang mendapat penghargaan ini.
Discussion about this post