Suaranusantara.com- Pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menjawab tuntutan aksi demo yang digelar hari ini Rabu 28 Oktober 2026 di Bundaran HI, Jakarta.
Adapun aksi demo di Bundaran HI diikuti oleh mahasiswa dari seluruh kampus yang tergabung dalam Komite SADAR, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), BEM UNAIR dan masih banyak lagi.
Dalam aksi demo, para mahasiswa membawa sebanyak lima tuntutan, di antaranya terkait penetapan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pendidikan hingga Hak Asasi Manusia (HAM).
Syahganda mengatakan, pemerintah menghormati penyampaian aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, kritik dan pengawasan publik menjadi masukan penting untuk mengevaluasi kebijakan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi,” ujar Syahganda dalam keterangannya, Rabu, 28 Oktober 2026.
Ia menyebut, berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa telah menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui kebijakan serta langkah konkret.
Pemerintah pun memaparkan sejumlah data sebagai gambaran upaya yang telah dilakukan.
1. Karhutla
Dalam isu lingkungan, pemerintah menyatakan terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari pemadaman hingga penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab.
Hingga saat ini, sebanyak 72.303 personel gabungan telah dikerahkan di enam provinsi. Upaya tersebut didukung operasi darat, pemadaman melalui udara, patroli, dan modifikasi cuaca.
Pemerintah juga berupaya melindungi masyarakat yang terdampak serta memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas.
Berdasarkan data hingga 25 Oktober 2026, penanganan hukum karhutla mencatatkan sejumlah angka berikut:
1. 287 laporan polisi terkait perorangan, dengan 244 tersangka.
2. 104 laporan polisi terkait korporasi, dengan 14 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Syahganda mengatakan, penanganan karhutla tidak hanya dilakukan melalui pengerahan personel dan operasi pemadaman di lapangan, tetapi juga melalui penindakan hukum.
“Ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui langkah operasional di lapangan sekaligus penindakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab,” katanya.
2. Ekonomi
Pada sektor ekonomi, pemerintah menyebut upaya menjaga stabilitas perekonomian, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan pembangunan terus dilakukan.
Salah satu indikator yang dipaparkan adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,45 persen secara tahunan pada semester I 2026.
Selain itu, realisasi investasi selama Januari hingga September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun. Investasi tersebut disebut telah menyerap 2,19 juta tenaga kerja langsung.
Meski demikian, Syahganda mengakui pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan daya beli masyarakat, kualitas lapangan kerja, dan pemerataan kesempatan.
Menurutnya, capaian pertumbuhan dan investasi perlu memberikan manfaat yang lebih luas agar masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan secara nyata.
“Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan daya beli, kualitas lapangan kerja, dan pemerataan kesempatan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat,” ujarnya.
3. Pendidikan
Di bidang pendidikan, pemerintah memaparkan peningkatan anggaran dari Rp757,82 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp824 triliun dalam APBN 2027.
Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, merevitalisasi sekolah, mempercepat digitalisasi pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan guru.
Pemerintah juga menyampaikan sejumlah capaian program pendidikan pada 2025–2026, di antaranya:
Revitalisasi sekolah: lebih dari 55.451 sekolah telah direvitalisasi, dengan target lebih dari 71.000 sekolah hingga akhir 2026.
Digitalisasi pendidikan: program telah menjangkau 368.310 satuan pendidikan, dengan lebih dari 51 juta siswa sebagai penerima manfaat.
Perangkat digital pada 2025: sebanyak 288.865 unit perangkat digital beserta perangkat pendukungnya, termasuk laptop dan perangkat penyimpanan data, telah disalurkan.
Penyaluran perangkat pada 2026: sebanyak 72.258 unit telah disalurkan dari target 742.536 unit.
Pendampingan teknis: sebanyak 126.097 sekolah telah menerima pendampingan dalam pemanfaatan perangkat digital.
Akses infrastruktur: pemerintah menyediakan akses listrik bagi 2.389 sekolah dan internet bagi 8.152 sekolah yang belum terhubung.
Menurut Syahganda, berbagai program tersebut ditujukan untuk memperluas pemerataan akses dan mendukung pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
4. Reformasi Hukum
Terkait reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, Syahganda menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan hukum, pencegahan kebocoran anggaran, serta penyelamatan kekayaan negara.
Berdasarkan keterangan resmi pemerintah pada 6 Oktober 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp52 triliun secara kumulatif. Satgas tersebut juga telah menertibkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan.
Selain itu, pada 22 Oktober 2026, Satgas PKH menertibkan dan menutup aktivitas pertambangan emas ilegal PT Kristalin Eka Lestari di Nabire, Papua Tengah. Area yang ditertibkan mencapai 275,36 hektare.
Pemerintah juga mencabut izin usaha pertambangan perusahaan tersebut yang mencakup wilayah seluas 3.500 hektare.
Syahganda mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal sekaligus upaya melindungi kawasan hutan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam sesuai ketentuan.
5. HAM dan Demokrasi
Pada isu HAM dan demokrasi, pemerintah menegaskan komitmen untuk menghormati hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat secara damai.
Salah satu langkah yang disampaikan pemerintah adalah peresmian Museum Ibu Marsinah pada 16 Mei 2026. Peresmian tersebut disebut sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan hak-hak pekerja.
Selain itu, Presiden Prabowo disebut terus membuka ruang dialog dengan akademisi, pakar, dan berbagai elemen masyarakat untuk mendengarkan pandangan serta masukan mengenai kebijakan pemerintah.
Salah satu forum yang disoroti adalah “Presiden Menjawab”, yang berlangsung selama lebih dari 12 jam.
Syahganda menegaskan, pemerintah memandang keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dan perlindungan hak masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga demokrasi.
Ia juga mengakui berbagai capaian yang dipaparkan tidak berarti seluruh persoalan telah terselesaikan. Menurutnya, tantangan di berbagai sektor masih membutuhkan upaya berkelanjutan, evaluasi, dan perbaikan.
Pemerintah, lanjut Syahganda, akan terus membuka ruang dialog dan menjadikan aspirasi mahasiswa sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan agar semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Discussion about this post