Kota Tangerang – Guna memudahkan layanan informasi publik seputar pilkada Kota Tangerang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang launching aplikasi Sistem Informasi Pemilihan (Sipil) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2018, di Hotel Allium, Cipondoh, Kota Tangerang, Selasa (27/03/2018).
Komisioner KPU Kota Tangerang, Ahmad Syailendra menjelaskan, dengan aplikasi ini masyarakat dapat lebih mudah mengetahui layanan pada sistem informasi.
Begitu juga transparansi publik terhadap kinerja KPU Kota Tangerang dari mulai tahapan pemutakhiran data, hingga pada hari pencoblosan.
“Dari layanan informasi sipil ini ada menu yang bisa mengkroscek dimana lokasi TPS warga Kota Tangerang yang sudah terdaftar di 3091 TPS yang ada dari 104 kelurahan,” kata dia.
Ia menambahkan, jumlah partisipasi pemilih juga akan diketahui dalam aplikasi Sipil pada hari pencoblosan tepatnya tanggal 27 Juni 2018.
“Dan yang paling utama, masyarakat bisa mengkroscek data pemilih atau mengkroscek nama yang bersangkutan apakah sudah terdaftar di DPS melalui cek Nik atau NKK,” tambahnya.
“Kalau NIK itu kan tunggal hanya satu orang yang akan ketahuan. Tapi kalau cek NKK enggak, itu bisa ikut rombongan dalam satu keluarga ketika yang bersangkutan sudah wajib memilih,” ujarnya lagi.
Apabila ada yang belum terdaftar, lanjut dia, warga yang bersangkutan bisa langsung cek menu mendaftar, kemudian nanti dapat mengisi identitas kependudukannya secara lengkap dengan formulir tanggapan dan masukan masyarakat. “Setelah itu kami verifikasi dan turunkan datanya ke kelurahan. atau masyarakat bisa langsung datang ke pps yang ada di 104 kelurahan karena tahapan pengumuman itu 24 maret sampai 2 april nanti ada tahapan DPS perbaikan,” tuturnya.
Lebih lanjut kata Indra, dalam aplikasi tersebut juga terdapat menu calon. Didalam menu calon juga tertera dengan jelas pilih yang ada gambarnya atau pilih kolam yang tidak bergambar.
“Ini bentuk profesionalitas dan kemandirian yang kami munculkan dan kedepankan karena sepatutnya KPU sebagai penyelenggara pemilu harus independen dan berimbang dalam porsi informasi yang akan disampaikan kepada publik,” tandasnya. (Ahmad/Nji)
