Jakarta-SuaraNusantara
Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 23 Maret 2018. Isinya mengenai pelarangan tersangka hukum yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mengajukan praperadilan.
Surat edaran itu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.
Dasar dikeluarkannya surat edaran ini adalah, “Bahwa dalam praktik peradilan akhir-akhir ini, ada kecenderungan permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) akan tetapi hal tersebut belum diatur dalam peraturan undang-undang”
Dalam surat edaran yang diterima redaksi, Minggu (01/04/2018) itu ditegaskan pula bahwa hakim harus menjatuhkan putusan perkara tidak dapat diputuskan bila praperadilan diajukan keluarga atau kuasa hukum tersangka buron. Lalu pihak tersangka juga tidak bisa mengajukan langkah hukum terkait putusan itu.
“Maka, hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum,” demikian surat tersebut.
Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (CJR), Anggara, mengapresiasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut. Dalam keterangan resminya, Minggu (01/04/2018), dia menyebut ICJR mendukung dan mengapresiasi langkah Mahkamah Agung, terutama untuk melengkapi ketidaksempurnaan pengaturan hukum acara praperadilan.
“Kekosongan hukum ini harus diisi mengingat lembaga praperadilan merupakan pranata penting untuk menjamin hak-hak tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana,” ujarnya. (Eka)
